Samarinda – Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) dari Program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun anggaran 2024 sebesar Rp3,5 miliar dipastikan tidak hangus. Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, dana tersebut akan digunakan kembali mendukung kebijakan pendidikan Gubernur Rudy Mas’ud yang kini memfokuskan bantuan pada pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru.
“Kebijakan beasiswa saat ini berbeda dengan masa gubernur sebelumnya. Dulu basisnya adalah beasiswa langsung, tapi sekarang fokusnya pada pembayaran UKT,” ujar Darlis usai Rapat Paripurna DPRD Kaltim pada Jumat (23/5/2025), yang mengagendakan penyerahan LHP APBD 2024 oleh BPK RI Perwakilan Kaltim.
Ia menjelaskan bahwa dana BKT yang belum terpakai tersebut akan dimasukkan dalam APBD-Perubahan 2025, dan digunakan untuk membayar UKT mahasiswa baru yang kuliah di perguruan tinggi di Kaltim mulai September 2025. Langkah ini menjadi bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan baru yang diambil oleh gubernur pasca dilantik.
“Jadi insyaAllah sisa dana itu akan digunakan sesuai arahan kebijakan gubernur yang sekarang, yaitu membayar UKT para mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi di Kaltim,” terang Darlis.
Namun demikian, ia mengakui bahwa anggaran yang tersedia saat ini belum cukup untuk menjangkau seluruh mahasiswa asal Kaltim. Oleh karena itu, prioritas bantuan tahun ini hanya akan diberikan kepada mahasiswa baru semester satu. Mahasiswa yang berada di semester lanjutan belum akan mendapat bantuan UKT tahun ini.
“Yang dibayarkan nanti adalah UKT untuk mahasiswa baru, semester satu. Untuk mahasiswa semester 3, 5, dan 7 sementara belum bisa dibantu pada tahun ini,” tegasnya.
Darlis berharap publik memahami perubahan pendekatan bantuan ini sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan tinggi yang tetap mengedepankan kepentingan mahasiswa meskipun mekanismenya berubah.
Menurutnya, komitmen Pemprov Kaltim dalam bidang pendidikan tidak berkurang. “Intinya bukan soal beasiswa atau UKT-nya. Yang penting adalah keberpihakan kepada rakyat, khususnya mahasiswa. Dan itu tetap menjadi prioritas Pak Gubernur,” pungkas Darlis.
Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan program pendidikan sekaligus memastikan manfaatnya tepat sasaran. (ADV).
