Balikpapan – H. Baba, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menggambarkan realitas getir yang masih membelenggu sejumlah kawasan Balikpapan. Dari minimnya air bersih hingga gelapnya jalanan malam hari, infrastruktur dasar dinilai belum hadir merata.
“Selama ini masyarakat mengandalkan air tadah hujan,” ungkap politisi PDIP ini , Jumat (4/7/2025).
Dalam keterangannya di Gedung DPRD Kaltim, H. Baba menjelaskan bahwa keluhan masyarakat paling banyak datang dari wilayah seperti Karang Joang, Damai Bahagia, Graha Indah, Balikpapan Utara, hingga Landasan Ulu. Persoalan yang muncul meliputi tidak hanya krisis air bersih, tetapi juga minimnya penerangan jalan dan sistem drainase yang buruk.
“Kami sering menerima aspirasi dari masyarakat soal penerangan dan drainase. Namun karena itu merupakan kewenangan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami di provinsi hanya bisa mendukung lewat bantuan keuangan (bankue),” jelas H. Baba, menyoroti keterbatasan wewenang DPRD Kaltim dalam menangani langsung masalah tersebut.
Ia menerangkan bahwa bantuan keuangan dari pemerintah provinsi hanya bisa diberikan setelah ada rekomendasi dari Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam hal ini, perencanaan hingga pelaksanaan tetap menjadi tanggung jawab pemkot, sementara DPRD Kaltim berperan sebagai fasilitator dalam pengalokasian anggaran.
Untuk jangka panjang, DPRD Kaltim mengusulkan proyek pipanisasi dari Samarinda ke Balikpapan guna menjawab krisis air bersih. Proyek ini tengah dikaji oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan akses air bersih bagi warga.
“Nah, Dinas PU sedang melakukan kajian. Ada yang belum ada, ada yang sudah ada,” ungkap H. Baba, mengindikasikan bahwa pemerataan jaringan pipanisasi masih menjadi tantangan serius di lapangan.
Ia menekankan bahwa dengan posisi Balikpapan sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), sudah seharusnya infrastruktur dasarnya ditingkatkan. Kebutuhan mendesak seperti air bersih, penerangan jalan, dan drainase yang memadai tidak bisa ditunda jika ingin masyarakat hidup lebih layak.
Harapan masyarakat pun menguat, bahwa kolaborasi nyata antara DPRD, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Provinsi Kaltim dapat melahirkan solusi konkret, bukan sekadar janji. Ketimpangan infrastruktur tidak boleh menjadi warisan di kota yang kini menjadi beranda masa depan Indonesia. (ADV).
