Balikpapan – Krisis kapasitas pendidikan di Balikpapan kian menyesakkan: “Lulusan SMP kita 12.500 lebih, tapi yang bisa masuk SMA negeri cuma separuhnya,” kata H. Baba, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, dalam forum resmi DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (4/7/2025). Ucapan itu menggarisbawahi situasi darurat yang mengancam akses pendidikan lanjutan di kota ini.
H. Baba menyebutkan bahwa dari sekitar 12.500 lulusan SMP di Balikpapan, hanya 51 persen yang bisa tertampung di SMA negeri. Sementara sisanya harus beralih ke sekolah swasta, yang sering kali membebani keuangan keluarga dengan pungutan uang gedung. Masalah ini dinilai sebagai krisis struktural yang menuntut respons segera dari pemerintah provinsi.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ucap H. Baba, mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagai subsidi agar siswa dari keluarga tidak mampu tetap bisa melanjutkan sekolah di jalur swasta.
Usulan subsidi tersebut muncul dari keprihatinan atas biaya pendidikan yang dinilai menjadi penghalang utama bagi siswa dari latar belakang ekonomi lemah untuk menempuh pendidikan menengah. Ia menegaskan pentingnya langkah nyata dalam pemerataan akses pendidikan agar tidak ada siswa yang tertinggal hanya karena faktor biaya.
Lebih lanjut, H. Baba menekankan bahwa solusi jangka panjang tidak cukup hanya lewat subsidi, tetapi harus disertai dengan pembangunan sekolah baru. Ia mendesak pemerintah provinsi untuk segera membangun SMA dan SMK baru di Balikpapan agar daya tampung sekolah negeri dapat bertambah secara signifikan.
Menurutnya, lonjakan jumlah lulusan SMP setiap tahun perlu diantisipasi dengan peningkatan sarana pendidikan. Jika tidak segera ditindaklanjuti, ketimpangan akses akan semakin parah, dan anak-anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah berisiko kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
DPRD Kaltim pun tengah merancang koordinasi dengan Pemprov dan Dinas Pendidikan guna memetakan kebutuhan pendidikan menengah di Kalimantan Timur. Pemetaan ini mencakup kapasitas sekolah negeri dan swasta, jumlah lulusan, serta kesiapan pendanaan subsidi BOSDA, sebagai langkah awal menuju solusi menyeluruh.
Krisis ini menjadi cerminan bahwa akses ke pendidikan menengah masih jauh dari merata. Untuk menjembatani ketimpangan, diperlukan kerja sama antara legislatif, pemerintah daerah, dan masyarakat. Harapan H. Baba, solusi konkret bisa segera diwujudkan agar tak ada anak yang harus menghentikan pendidikan hanya karena keterbatasan daya tampung atau biaya. (ADV).
