Samarinda – “Kekayaan alam bisa habis, tapi manusia yang terdidik akan terus membawa perubahan.” Pernyataan tegas ini dilontarkan Sarkowi, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, saat menjadi pembicara dalam dialog publik bertema “Arah Baru Pembangunan Pendidikan Kalimantan Timur” di Teras Samarinda, Senin (30/6/2025).
Dialog yang diinisiasi oleh BEM FISIP Universitas Mulawarman, Pokja 30, dan sejumlah aliansi mahasiswa ini memusatkan perhatian pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama melalui pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.
“SDA tidak bisa diperbarui, otomatis kita harus bertransformasi kepada sumber daya yang bisa diperbarui termasuk investasi sumber daya manusia,” tegas Sarkowi membuka pandangannya.
Ia menyebut bahwa IPM seharusnya menjadi tolok ukur tahunan bagi setiap pemda. Dalam konteks ini, program Gratispol—gagasan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji—dinilai sebagai langkah strategis dalam menghapus hambatan biaya pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim.
“Mereka tidak ingin kesempatan pendidikan terhalang oleh biaya, itu yang melahirkan Gratispol,” ujarnya menjelaskan.
Meski begitu, Sarkowi mengakui bahwa implementasi Gratispol menghadapi tantangan regulasi. Pasalnya, urusan pendidikan tinggi merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Oleh karena itu, program tersebut dikemas sebagai Bantuan Pendidikan Perguruan Tinggi, agar tetap berada dalam koridor hukum yang sah.
“Biarkan berjalan, mari kita awasi bersama. Jangan sampai belum dimulai sudah heboh,” imbaunya kepada publik.
Ia juga menyoroti penurunan APBD Kaltim dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun yang berdampak pada kebijakan penganggaran. Sarkowi menekankan bahwa sektor pendidikan tetap harus diprioritaskan di tengah keterbatasan fiskal.
Kritik peserta mengenai lemahnya sosialisasi program Gratispol turut mengemuka dalam dialog tersebut. Menanggapi hal itu, Sarkowi mendorong pemanfaatan platform digital seperti TikTok Live agar informasi program dapat menjangkau mahasiswa secara langsung.
“Informasi simpang siur. Harusnya akses dibuka seluas-luasnya,” katanya.
Ia pun mendorong masyarakat untuk lebih proaktif membaca Peraturan Gubernur Gratispol agar tidak termakan informasi yang keliru. DPRD, lanjutnya, siap mendorong Perda untuk memperkuat legalitas dan keberlangsungan program.
Dialog ditutup dengan komitmen bersama untuk menjamin transparansi dan pengawasan dalam proses seleksi hingga pertanggungjawaban dana. Sarkowi menyatakan bahwa keberhasilan program tidak cukup dengan anggaran, tapi juga integritas dan akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan. (ADV).
