KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi-fraksi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, Kamis (13/6/2024).
Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) DPRD Kutim turut juga memberikan pandangan mereka terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023. Hj Mulyana didaulat membacakan pandangan fraksi AKB.
Mereka mengapresiasi atas capaian Pemkab Kutim dalam meraih opini WTP. Hanya saja, fraksi AKB menilai harus dilakukan perbaikan dalam tata kelola keuangan
Selain itu, Fraksi AKB juga menilai pendapatan asli daerah (PAD) Kutim masih dapat dioptimalkan. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengelolaan kekayaan daerah di luar pertambangan.
“Masih dapat ditingkatkan dan tidak hanya berharap penuh pada sektor pertambangan saja. Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah,” ujarnya.
Mulyana menjelaskan penyertaan modal pada BUMD dapat dilakukan asalkan bertujuan untuk mendapatkan deviden atau pengaruh signifikan dimasa mendatang dan sebagai penunjang PAD.
Fraksi AKB juga menyinggung soal belanja operasi dan belanja modal. Pada nota penjelasan, belanja operasi mencapai Rp 4,2 triliun sementara belanja modal Rp 3,29 triliun.
Menurut mereka, sebaiknya, Pemkab Kutim mempertimbangkan untuk memperbesar belanja modal. Sebab, belanja operasi hanya memberikan manfaat jangka pendek. Sementara belanja modal memberikan manfaat jangka panjang.
“Seperti kita ketahui, belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Sementara belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud dan memberikan manfaat jangka panjang atau lebih dari satu periode akuntansi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, fraksi AKB juga menyoroti belanja transfer yang mencapai Rp 811,44 miliar. Belanja ini ditujukan kepada Pemerintah desa.
Mereka menilai, Pemkab Kutim harus jeli dalam pemanfaatan dan penyerapan belanja transfer itu. Sehingga dapat diklasifikasikan desa-desa yang lebih baik dan desa yang lebih membutuhkan.
Terakhir, fraksi AKB meminta pemerintah untuk memperhatikan pelayanan dasar pada masyarakat. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan. (adv)
