Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa untuk menekan angka kemiskinan, pemerintah perlu fokus membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil menengah. Ia menilai bahwa kondisi ekonomi di lapangan saat ini masih jauh dari ideal.
“Bicara kemiskinan tentu solusinya adalah membuka lapangan kerja. Kita juga harus memberikan insentif kepada pelaku usaha dan UMKM agar mereka bisa berkembang,” kata Andi.
Ia menyoroti perbedaan pandangan antara narasi pemerintah pusat yang menyebut kondisi ekonomi baik-baik saja, dengan realitas di lapangan yang menunjukkan peningkatan pengangguran. Hal ini, menurutnya, menandakan perlunya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada sektor riil.
“Kenyataannya di lapangan angka pengangguran meningkat. Pengusaha juga banyak yang kesulitan. Kalau mereka diberi keringanan, mereka bisa menyerap tenaga kerja baru,” ujarnya.
Andi juga menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap program-program yang mampu mendongkrak ekonomi rakyat secara langsung. Ia menyarankan agar Pemprov Kaltim memberikan berbagai kemudahan seperti keringanan pajak daerah, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan.
Menurutnya, pendekatan yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih efektif dalam jangka panjang dibanding sekadar pemberian bantuan sosial. Dengan mendorong dunia usaha, pemerintah tidak hanya membantu individu, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kemiskinan bisa ditekan jika kita dorong pelaku usaha bangkit dan berdaya saing. Pemerintah harus jadi fasilitator aktif,” tegasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Andi, akan terus mengawal kebijakan pembangunan ekonomi daerah agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah dan tidak sekadar berbasis data statistik. (ADV).
