Samarinda – Seperti siklus tanpa akhir, banjir kembali menjadi momok bagi warga Samarinda, mengganggu rutinitas dan memicu keresahan publik setiap musim hujan tiba.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PKS daerah pemilihan Samarinda, Subandi, menyuarakan solusi konkret berupa pembangunan kolam retensi di hulu Sungai Karang Mumus. Lokasi yang diusulkan berada di atas Bandara APT Pranoto atau wilayah Sungai Siring, yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Setiap kali hujan deras, Kota Samarinda pasti kebanjiran. Bahkan, akses menuju Bandara APT Pranoto kerap terputus. Masyarakat pun banyak yang kehilangan penerbangan,” keluh Subandi usai RDP di Gedung DPRD Kaltim, Senin (19/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa selama ini penanganan banjir hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar permasalahan. Bendungan Benanga, satu-satunya infrastruktur pengendali banjir di Samarinda, dinilai sudah tidak mampu menampung debit air pada saat hujan ekstrem.
“Ketika hujan deras, sedikit saja pintu air Benanga dibuka, langsung banjir. Tapi kalau tidak dibuka, bisa jebol karena memang daya tampungnya sangat terbatas,” tambahnya menjelaskan urgensi pembangunan infrastruktur baru.
Subandi juga membeberkan bahwa sekitar 80 persen volume air yang menyebabkan banjir di Samarinda bersumber dari aliran Karang Mumus di wilayah hulu, yang masuk kawasan Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, ia menilai pembangunan kolam retensi di daerah hulu akan sangat strategis untuk menahan limpahan air sebelum memasuki wilayah kota.
“Embung ini sebenarnya bukan hanya untuk Samarinda. Daerah hilir seperti Loa Janan di Kutai Kartanegara juga terdampak, karena air dari Samarinda dibuang ke sana. Saat saya reses, masyarakat sana juga protes,” ungkapnya.
Menurutnya, karena Kota Samarinda merupakan ibu kota provinsi, maka penanganan banjir di kota ini harus menjadi perhatian semua pihak. Ia berharap usulan pembangunan embung atau kolam retensi bisa masuk dalam skala prioritas pembangunan lima tahun mendatang.
“Kalau Kota Samarinda banjir, tentu aktivitas pemerintahan provinsi terganggu. Tamu-tamu dari kabupaten/kota lain juga merasa tidak nyaman. Jadi mohon usulan ini agar bisa dipertimbangkan dan masuk prioritas lima tahun ke depan. Semoga Samarinda benar-benar terbebas dari banjir,” pungkasnya. (ADV).
