Samarinda – Ketika organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi tulang punggung solidaritas sosial, kini sebagian justru menjadi momok yang mengancam ketertiban. Peningkatan aktivitas sejumlah ormas di Kalimantan Timur memicu kekhawatiran serius, dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dinilai meresahkan masyarakat dan pelaku usaha.
Anggota DPRD Kaltim, Jahidin, menyuarakan keresahannya terhadap fenomena ini. Ia menyebutkan bahwa keberadaan ormas seharusnya menjadi mitra pemerintah dalam membangun ketertiban sosial. Namun belakangan, muncul laporan mengenai tindakan sepihak seperti penyegelan aset usaha tanpa dasar hukum yang jelas.
“Ormas memiliki peran besar dalam pembangunan sosial, tetapi jika digunakan sebagai alat tekanan atau kedok untuk tindakan ilegal, ini sangat membahayakan stabilitas daerah,” ujar Jahidin beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran ini muncul seiring dengan meningkatnya aktivitas sebuah ormas berskala nasional yang beroperasi di sejumlah wilayah, termasuk Kaltim. Meski tidak semua ormas terlibat dalam praktik menyimpang, Jahidin menekankan pentingnya adanya seleksi dan pengawasan ketat terhadap organisasi semacam itu.
Ia menyoroti efek domino dari ketidakamanan dunia usaha akibat intimidasi ormas, yang dapat berujung pada penurunan investasi dan pemutusan hubungan kerja. Menurutnya, kepastian hukum harus dijaga untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.
“Ketika pelaku usaha tidak merasa aman, efeknya bisa sampai ke pemutusan kerja dan penurunan investasi. Ini bukan hanya urusan ormas, tapi menyangkut kepastian hukum,” tambahnya.
Sebagai respons konkret, Jahidin mendukung penuh pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Premanisme oleh Pemprov Kaltim. Ia mendorong agar satgas ini memiliki kewenangan lebih dalam mengawasi dan menindak tegas ormas-ormas yang menyimpang dari tujuan pendiriannya.
“Satgas perlu dilengkapi dengan regulasi yang kuat. Bila perlu, ormas yang tidak memiliki legalitas atau terbukti menyimpang harus dibekukan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jahidin mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam dan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Menurutnya, sinergi semua pihak adalah kunci untuk menjaga ketenteraman dan keberlangsungan investasi di Kaltim.
“Kolaborasi semua pihak mutlak diperlukan. Ini bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama demi menjaga ketenteraman dan kelangsungan investasi di Kaltim,” pungkas politisi PKB tersebut. (ADV).
