Samarinda – Realisasi dua program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol (Umrah dan Perjalanan Religi) dan Jospol (Insentif Guru), resmi dimulai pada Rabu (25/6/2025) di Convention Hall Sempaja, Samarinda. Wakil rakyat dari Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan apresiasinya atas percepatan pelaksanaan program yang dinilai sebagai wujud nyata dari janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
“Ini merupakan pelaksanaan dari janji mereka saat menyampaikan visi misi ketika menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi ini realisasi dari janji-janji beliau. Kita bersyukur karena program ini bisa dilaksanakan lebih cepat dari jadwal,” ujar Sarkowi.
Meski begitu, ia mengingatkan pentingnya pengawasan secara berkala agar program berjalan sesuai sasaran. Ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya Komisi IV yang bermitra dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), akan terus memantau pelaksanaan di lapangan, termasuk proses administrasi dan data penerima.
Program Gratispol menyasar 3.187 orang penjaga rumah ibadah lintas agama, terdiri dari: Islam 2.597 orang, Kristen 389 orang, Katolik 144 orang, Hindu 19 orang, Buddha 22 orang, dan Khonghucu 16 orang. Mereka akan diberangkatkan ke negara tujuan masing-masing, seperti Arab Saudi, Vatikan, India, Thailand, Tiongkok, dan negara lainnya, sesuai agama masing-masing.
Sementara itu, Jospol diberikan kepada 31.545 guru dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga guru-guru pesantren, RA, dan MTs. Insentif diberikan sebesar Rp500.000 per bulan selama lima tahun, dan akan dimulai dari Juli hingga Desember 2025 untuk tahap awal.
Sarkowi menekankan bahwa proses seleksi penerima Gratispol dan Jospol harus transparan dan akurat. Ia mengakui menerima aduan masyarakat terkait ketidaksesuaian data, termasuk nama ganda dan biodata yang tidak valid.
“Saya sudah telusuri bahwa di Biro Kesra itu ada tim yang menyeleksi. Di biodatanya jelas disebutkan berapa tempat, nilai administratif, dan marbut. Sudah ada proses verifikasi administratif,” jelasnya.
Ia juga menyatakan terbuka menerima masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi.
“Kalau nanti ada yang main-main atau tidak transparan, saya kira suatu saat akan terbuka juga. Dan itu bisa menjadi bahan untuk pelajaran program berikutnya,” pungkasnya.
Realisasi awal ini diharapkan menjadi pijakan kuat dalam meningkatkan kesejahteraan para guru dan penjaga rumah ibadah di Kaltim, serta memperkuat integritas tata kelola bantuan sosial daerah yang adil dan inklusif. (ADV).
