KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur, David Rante, menyoroti penurunan luasan panen padi di Kalimantan Timur (Kaltim), yang mengalami penurunan signifikan dari 64,97 ribu hektare pada 2022 menjadi 57,08 ribu hektare pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan sebesar 12 persen ini turut dirasakan di Kabupaten Kutai Timur.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, terutama di daerah seperti Kutai Timur yang juga terdampak,” ujar David di Kantor DPRD Kutai Timur baru-baru ini.
David menekankan pentingnya peran Badan Pangan Nasional (BPN) yang kini bekerja sama dengan Polri dalam memperkuat ketahanan pangan.
Dia optimistis langkah strategis ini dapat membantu daerah menghadapi tantangan produksi pangan yang menurun.
“Kami berharap implementasi program ini memberikan dampak nyata, terutama di daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan. Masyarakat diminta bersabar menunggu langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah,” terangnya.
Selain itu, David mendukung langkah Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengatasi isu ketahanan pangan secara nasional, dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Kami yakin kebijakan ini akan membawa perubahan positif. DPRD Kutim siap mengawal agar program ini tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
David juga menekankan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Dia berharap langkah-langkah strategis seperti penguatan infrastruktur pertanian dan dukungan teknologi dapat segera diimplementasikan.
“Kami terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas utama demi ketersediaan pangan yang tangguh di masa depan,” tutup David. (adv)
