banner 728x90

Kebakaran Marak di Kutai Timur, Ini Kata Wakil Ketua Komisi C DPRD

Anggota DPRD Kutai Timur, Jimmi (tengah) bersama masyarakat.

KUTIM – Masyarakat Kabupaten Kutai Timur saat ini dihantui dengan bencana kebakaran. Bukan tanpa alasan, dalam beberapa waktu terakhir terjadi kebakaran besar yang menghanguskan rumah warga.

Segala harta benda milik warga hangus dilalap si Jago Merah.Tak sedikit kerugian materil dialami warga. Bahkan, dibeberapa kejadian, peristiwa kebakaran di Kutim menimbulkan korban jiwa.

Lantaran kekhawatiran warga ini menjadi perhatian khusus Anggota DPRD Kutim, Jimmi. Menurutnya, peralatan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kutai Timur sangatlah mumpuni dalam mengendalikan api.

Hanya saja, masih ada kendala yang dialami Damkar Kutim dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah sulitnya medan dan rute yang dilalui.

“Jadi memang kemarin juga armadanya sebenarnya sudah siap, armada untuk menanggulangi kebakaran. Hanya saja kendala yang mereka alami jalan untuk masuk ke lokasi titik kebakaran itu,” kata Jimmi beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim yang membidangi penganggulangan bencana dan kebakaran mengatakan peralatan tersebut bersumber dari bantuan dana bagi hasil dan dana reboisasi (DBH DR).

“Itu kan kemarin beberapa tahun sebelumnya kan sudah ada bantuan dari DBHDR, dan itu armada sudah lengkap,” ungkapnya.

Meski demikian, politisi Partai Kesejahteraan Rakyat (PKS) itu menambahkan masih saja ada peralatan yang harus ditambahkan mengingat kebakaran bisa terjadi di tengah hutan.

“Jadi masih ada peralatan yang kurang memadai untuk bagaimana bisa melaksanakan pemadaman di tengah-tengah hutan,” katanya.

Meski menemui banyak kendala, Jimmi memilih tak berpangku tangan. Dirinya mengaku akan melakukan evaluasi terkait kekurangan penganggulangan bencana dan kebakaran.

Dia mengatakan, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kutim masih dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan tersebut. “Pastinya kita akan evaluasi lagi terkait dengan peralatan apa sih yang kurang,” katanya.

“Memang berakhirnya DBHDR itu kan tahun 2024 ini kemarin, jadi sudah tidak ada lagi, kemungkinan APBD yang harus dipakai untuk mengembangkan,” sambungnya.

Meski begitu, Jimmi berharap bencana kebakaran di Kutai Timur dapat diminimalisir. Dengan begitu masyarakat tak lagi dihantui perasaan cemas terjadinya kebakaran. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *