KUTIM – Anggota DPRD Kutai Timur, Julfansyah, mengkritik minimnya transparansi dalam pembahasan anggaran, khususnya untuk wilayah Kecamatan Muara Bengkal.
Dia merasa tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting yang membahas alokasi anggaran untuk daerah tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, saya tidak diundang dalam pembahasan anggaran. Ini menyulitkan kami untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” ujarnya.
Selain transparansi anggaran, Julfansyah menyoroti buruknya kondisi infrastruktur di Muara Bengkal, terutama jalan yang rusak parah dan membahayakan pengguna.
“Banyak jalan di Muara Bengkal yang hancur dan tidak layak. Kondisi ini sudah menyebabkan sejumlah kecelakaan. Pemerintah harus menjadikan infrastruktur sebagai prioritas,” tegasnya.
Menurut Julfansyah, kurangnya komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi salah satu alasan utama lambatnya penanganan permasalahan ini.
Dia mendesak agar pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan data dan informasi terkait anggaran, sehingga langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
“Kami di DPRD siap membantu mencari solusi, tapi tanpa informasi yang jelas, sulit bagi kami untuk bekerja secara maksimal,” tambahnya.
Dia juga meminta agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur di Muara Bengkal.
“Masyarakat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji. Keselamatan mereka harus menjadi prioritas utama,” tutup Julfansyah. (adv)
