KUTIM – Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur yang baru dilantik, Hasbollah menilai pengembangan sektor perkebunan sawit sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan perekonomian daerah.
Meskipun sektor ini memiliki potensi besar, Hasbollah menyebutkan pengelolaan perkebunan sawit di Kutai Timur saat ini cukup rumit, mengingat besarnya usaha yang diperlukan namun pendapatannya masih terbilang kecil.
“Perkebunan sawit ini memang rumit. Banyak sekali proses yang harus dilalui, padahal pendapatannya tidak sebesar yang diharapkan. Seperti kemarin, ada yang datang ke saya meminta bantuan untuk pendampingan kelapa sawit, terutama karena sekarang prosesnya semakin rumit dengan banyaknya persyaratan, salah satunya sertifikasi,” ujar Hasbollah pada media, beberapa waktu lalu.
Hasbollah menekankan pentingnya sertifikasi kelayakan bagi kelapa sawit yang akan diekspor.
Proses ini, lanjutnya, tidak bisa dihindari jika ingin memperluas pasar ke luar negeri. Sertifikasi ini mencakup bukti bahwa sawit yang diproduksi memenuhi standar lingkungan dan zonasi yang berlaku.
“Untuk bisa diekspor ke luar negeri, sawit harus memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa sawit ini ditanam di tempat yang sesuai dengan peraturan zonasi, dan tidak melanggar ketentuan apapun,” jelas Hasbollah.
Namun, Hasbollah juga mengungkapkan Kutai Timur masih belum sepenuhnya siap dengan sertifikasi tersebut.
Oleh karena itu, dia berharap ada upaya dari berbagai pihak untuk memastikan sawit di daerah ini bisa memenuhi standar yang diperlukan untuk ekspor.
Hasbollah menyebutkan bahwa saat ini sudah ada beberapa lembaga yang memberikan pendampingan bagi petani sawit di Kutai Timur.
Tujuannya agar mereka dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikasi kelayakan dan memastikan produksi sawit yang aman dan terjamin kualitasnya.
“Pendampingan ini penting agar petani tidak terkesampingkan. Kemarin saya juga berbicara dengan mereka, bahwa sebelum melangkah lebih jauh, kita perlu memastikan apakah pemerintah bersedia menganggarkan untuk mendukung proses ini, karena saya sendiri belum memiliki anggaran untuk itu,” ungkap Hasbollah.
Hasbollah menegaskan bahwa jika pengajuan sertifikasi kelayakan sawit sudah disetujui oleh pemerintah, dirinya bersama rekan-rekan di DPRD Kutai Timur siap untuk melakukan pendampingan dan memastikan prosesnya berjalan lancar.
“Jika sudah ada persetujuan dari pemerintah dan dinas perkebunan, kami akan mengawal proses ini. Kami akan carikan solusi agar pengembangan sektor sawit di Kutai Timur bisa lebih berkembang dan memberikan dampak positif bagi petani,” pungkasnya.
Dengan fokus pada pengembangan sektor sawit yang lebih terstruktur dan terstandarisasi, Hasbollah berharap Kutai Timur bisa mengoptimalkan potensi pertaniannya dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit di daerah tersebut. (adv)
