Samarinda – Dalam iklim pembahasan strategis Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali menunjukkan tajinya sebagai suara rakyat yang kritis dan solutif. “Pembangunan bukan hanya infrastruktur, tapi juga membesarkan yang kecil agar bisa bertahan,” kata Sulasih, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim, dalam Rapat Paripurna ke-16 di Gedung B DPRD Kaltim, Senin (2/6/2025).
Fraksi PKB menyoroti pentingnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi rakyat. Untuk itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan konkret dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, bantuan peralatan, dan akses permodalan. Langkah ini dinilai penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagaimana ditargetkan dalam sasaran pertama RPJMD.
“UMKM adalah jantung ekonomi rakyat. Bila ingin perekonomian Kaltim tumbuh dari bawah, maka berdayakan UMKM dengan sistematis dan konsisten,” ujar Sulasih.
Menutup pandangannya, Fraksi PKB secara resmi merekomendasikan agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Tujuannya adalah untuk memperdalam pembahasan dan memastikan bahwa rencana pembangunan lima tahun ke depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dibutuhkan telaah lebih mendalam dan inklusif. Pansus adalah wadah terbaik untuk memastikan seluruh masukan dan kritik terakomodasi secara profesional,” jelas Sulasih.
Pandangan umum Fraksi PKB kali ini menyoroti 14 aspek utama, mulai dari ketimpangan pendidikan, pengangguran lulusan sarjana, ketimpangan infrastruktur, kerusakan lingkungan akibat tambang, keterbatasan listrik desa, banjir, perlindungan masyarakat lokal, hingga penguatan UMKM.
Melalui sikap tersebut, Fraksi PKB berharap RPJMD Kaltim 2025–2029 tidak sekadar menjadi dokumen formalitas, melainkan benar-benar menjadi kompas pembangunan berkeadilan yang menyentuh kehidupan rakyat secara nyata. (ADV).
