Samarinda – Fraksi PKS menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029.
“Sudah saatnya UMKM naik kelas,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, usai rapat paripurna ke-16, Senin (2/6/2025).
Firnadi menegaskan bahwa sektor ekonomi rakyat harus ditempatkan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan lima tahunan itu. Menurutnya, hanya dengan memperkuat basis ekonomi lokal seperti UMKM, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata, Kalimantan Timur bisa menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
Fraksi PKS menilai sektor primer itu bukan hanya padat karya, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan di daerah. Sayangnya, selama ini dukungan infrastruktur, kebijakan fiskal, dan anggaran yang berpihak masih minim.
“Kita perlu melihat potensi pertanian dan perikanan bukan hanya sebagai subsisten, tapi sebagai basis produksi yang terhubung dengan rantai pasok industri dan pasar ekspor,” tegas Firnadi. Ia menambahkan bahwa konektivitas desa-kota serta pemanfaatan teknologi perlu dioptimalkan.
Di tengah ketidakpastian global, UMKM disebut-sebut sebagai sektor paling tangguh. PKS meminta agar pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran yang lebih besar dan terfokus untuk pelatihan, permodalan, dan digitalisasi UMKM.
“UMKM telah membuktikan dirinya saat pandemi. Kini saatnya mereka menjadi pelaku utama ekonomi modern,” jelasnya.
Fraksi PKS juga mendorong pengarusutamaan ekonomi syariah dan koperasi sebagai alternatif sistem yang inklusif dan adil. Menurut Firnadi, potensi ekonomi syariah di Kalimantan Timur sangat besar, terutama di komunitas pesantren dan pelaku usaha berbasis etika.
“Ekonomi syariah menyangkut tata kelola yang etis dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Koperasi syariah bisa jadi instrumen demokratisasi ekonomi,” ungkapnya lagi.
Dalam konteks global, Firnadi menyebut bahwa tantangan seperti krisis energi, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi membutuhkan solusi lokal. Maka pembangunan harus dimulai dari desa, kelompok tani, hingga pelaku usaha kecil.
“Kita harus membangun dari akar. Jangan biarkan RPJMD ini hanya jadi menara gading,” katanya.
Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi terhadap penyusunan awal RPJMD, namun menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk perlunya kesinambungan program, sinkronisasi penganggaran, serta mekanisme evaluasi yang partisipatif dan transparan.
Firnadi menyerukan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan Kalimantan Timur yang bukan hanya kaya sumber daya, tetapi juga kaya inovasi dan lapangan kerja.
“Kita ingin Kalimantan Timur menjadi tanah keberkahan bagi semua lapisan masyarakat,” tandasnya. (ADV).
