KUTIM – Banyaknya jalan rusak di Kutai Timur (Kutim) menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Jimmi. Dia mengatakan kendaraan yang rusak ini umumnya dilewati kendaraan berat.
Jimmi menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim dapat bekerjasama dengan perusahaan yang ada di Kutai Timur untuk membangun infrastruktur jalan. Hal itu dapat dilakukan melalui corporate social responsibility (CSR).
Hanya saja, menurut Jimmi tanggungjawab itu juga mestinya dilimpahkan ke pengangkut sawit. Pasalnya, mereka tak jarang membawa muatan yang melewati batas kendaraan atau overload.
“Sebenarnya semua kalau saling bahu membahu, terawat aja (jalannya) cuman respons mereka untuk tanggung jawab itu dilimpahkan lagi, misalnya angkutan sawit yang overload,” ucapnya kepada awak media belum lama ini.
“Pengangkut sawit ini tidak bertanggungjawab karena ini koperasi. Dan itu pun rental. Jadi agak jauh dari tangan koorporasi, yaitu perusahaan sawit yang bersangkutan,” lanjutnya.
Menyikapi hal itu, Jimmi menilai Pemkab Kutim harus mengambil langkah cepat untuk menyikapi ini. Salah satu solusi yang ditawarkan Jimmi adalah menerapkan jembatan timbang mobile.
“Tapi intinya kita penekanannya ke Pemerintah Daerah agar penerapan jembatan mobile yang berjalan ini (dilaksanakan), supaya diketahui seberapa overload-nya itu,” ujarnya.
Jimmi juga tidak setuju bila dampak kerusakan infrastruktur jalan dilimpahkan kepada perusahaan. Menurutnya, belum ada kajian menyeluruh yang menyebutkan kerusakan infrastruktur itu diakibatkan perusahaan.
“Kita tidak boleh secara langsung (menuduh) mereka. Karena otomatis mereka merekrut melalui koperasi. Inipun tidak pernah tertulis, angkutan yang mana, mereka tahunya menimbang. Jadi murni milik masyarakat sebenarnya ini,” bebernya.
“Kita sih maunya, kalau misalnya ada komunitas terkait dengan angkutan, mereka itulah yang harus punya perhatian ke sana. Jadi bisa dibatasi,” sambungnya.
Meski begitu, Jimmi menilai kontrol terhadap kendaraan overload itu tetap dipegang Pemkab Kutim. Untuk itu, dirinya sedang melakukan komunikasi dengan Dinas perhubungan membahas masalah tersebut.
“Tapi yang paling penting itu adalah pemerintah yang ambil peran untuk menjaga dan mengontrol muatan-muatan itu. (Dishub) harus lebih optimal lagi,” ujarnya.
“Kita sudah bicarakan jembatan timbang mobile itu harus disiapkan. Jembatan mobile ini kemana-mana bisanya. Di mana yang paling padat angkutannya, juga bisa di situ,” tandasnya. (adv)
