KUTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) bakal membetuk pansus. Pansus itu nantinya membahas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diberikan kepada Kutim.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kutim, Joni kepada awak media belum lama ini. Dia menjelaskan, rekomendasi BPK itu diberikan kepada Kutim usai daerah itu meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kemarin kita hadiri itu. Alhamdulillah semua 10 daerah WTP semua. Cuma berbagai rekomendasi harus ditindaklanjuti,” kata Ketua DPRD Kutim, Joni.
“Saran BPK juga agar DPRD mengawasi pemerintah apa yang direkomendasikan BPK. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kita mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” sambungnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan rekomendasi BPK tersebut bakal dibahas bersama tujuh fraksi di DPRD Kutim. Para wakil rakyat akan memantau sejauh mana rekomendasi itu dijalankan Pemkab Kutim.
“Apa yang direkomendasikan dari pemerintah, kita dari DPRD ini selalu memantau itu, sejauh mana tindak lanjutnya. Ini belum, kita baru mau bentuk Pansus. Kita akan libatkan seluruh fraksi. Isinya kan tebal sekali. Mau pelajari dulu, kita belum sempat ulik semua,” ungkapnya.
“Intinya kita akan bentuk Pansus koordinasi sama pemerintah. Seluruhnya akan diserahkan ke Pansus semuanya nanti. Kalau saya sih baru buka sepintas,” sambung Joni.
Ia menyebut bila daerah meraih penghargaan WTP, belum pasti bebas kesalahan. Hanya saja, kesalahan yang ditemukan BPK itu masih bisa ditolerir dan mudah untuk perbaikan.
“Kalau sudah WTP kan rekomendasinya datar aja, nggak ada kesalahan, (jika pun ada) pasti masih bisa diperbaiki. Yang jelas biasanya kan ada kesalahan administrasi. Misalnya ada lebih bayar, ada kurang bayar,” terangnya.
“Kalau misalnya kelebihan bayar ya tolong ditindak lanjuti hasil kerjanya seperti apa. Atau kurang bayar ya lanjutkan kerjaan itu. Gambarannya begitu. Tapi jelasnya nanti lah kita diskusikan,” tambahnya lagi.
Meski begitu, Ketua DPRD Kutim itu mengapresiasi kinerja pemerintah Kutim. Menurutnya, mereka telah bekerja dengan baik dan berhasil membangun di segala sektor.
Joni juga menyebutkan komitmen Pemkab Kutim dalam membangun daerah itu, seperti penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan penurunan angka stunting yang cukup signifikan.
“Alhamdulillah Kutim ini dari banyak sektor terlihat kinerja pemerintah. Kemiskinan berkurang. Dari angka stunting misalnya, turun drastis. Nah itu semua salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” imbuhnya.
Joni berharap, Pemkab Kutim terus melanjutkan kinerja baiknya di masa depan dan meraih beragam penghargaan. (adv)
