Samarinda – Polemik mengenai kemungkinan keterkaitan antara program vasektomi dan penyaluran bantuan sosial memantik reaksi keras dari kalangan legislatif Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadikan kontrol atas tubuh warga sebagai syarat untuk mendapatkan hak konstitusional mereka.
“Vasektomi itu adalah kontrasepsi tetap atau kontap. Artinya, keputusan untuk melakukannya tidak bisa sembarangan. Harus berdasarkan kesadaran pribadi yang benar-benar mantap dan tidak boleh ada unsur paksaan,” tegasnya, Kamis (22/5/2025).
Andi menyatakan penolakannya secara tegas terhadap setiap upaya menjadikan prosedur vasektomi sebagai syarat memperoleh bantuan sosial. Menurutnya, bantuan sosial adalah hak setiap warga negara yang tidak bisa ditukar dengan komitmen terhadap tindakan medis tertentu.
“Kalau itu diwajibkan pemerintah sebagai syarat bantuan, saya rasa itu sangat tidak tepat. Bantuan sosial adalah hak, bukan hadiah yang diberikan jika seseorang menyerahkan kendali atas tubuhnya,” ujarnya.
Ia menyoroti sifat irreversible atau permanen dari tindakan vasektomi yang membuatnya tidak dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, keputusan menjalani prosedur ini harus dilandasi pemahaman utuh, bukan tekanan ekonomi.
“Vasektomi itu irreversible. Sekali dilakukan, tidak bisa dibatalkan. Makanya, harus dari orang yang benar-benar paham dan siap. Bukan karena ingin dapat bantuan lalu merasa terpaksa melakukannya,” katanya menambahkan.
Lebih lanjut, Andi menyampaikan kekhawatirannya bahwa pendekatan semacam ini berpotensi memperkuat stigma negatif terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menilai kebijakan yang mengaitkan program keluarga berencana dengan bantuan sosial bisa menimbulkan bentuk diskriminasi terselubung.
“Saya khawatir ini bisa menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat menengah ke bawah. Seakan-akan mereka dianggap tidak pantas mendapat bantuan jika tidak ikut dalam program vasektomi. Ini berbahaya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Ia mendorong agar pemerintah fokus pada pendekatan edukatif dan persuasif dalam pelaksanaan program keluarga berencana. Menurutnya, keberhasilan program KB harus diukur dari tingkat kesadaran masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka partisipasi.
“Saya sangat mendukung program KB. Tapi caranya harus lewat edukasi, bukan pemaksaan. Negara seharusnya hadir dengan membangun kesadaran, bukan dengan membuat aturan yang mengancam hak dasar,” pungkasnya. (ADV).
