Samarinda – Kekhawatiran mulai menyeruak di kalangan legislatif Kalimantan Timur terkait penurunan cakupan Universal Health Coverage (UHC) di sejumlah daerah, terutama Samarinda, yang dinilai dapat mengancam keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penurunan tersebut bisa berdampak pada pemutusan bantuan iuran dari pusat.
Peringatan itu disampaikan Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, dalam forum komunikasi strategi penguatan cakupan UHC yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/6/2025). Forum ini turut dihadiri oleh Sekdaprov Sri Wahyuni dan Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin.
“Kita ingin meningkatkan UHC karena ternyata ada beberapa daerah yang mengkhawatirkan, seperti Samarinda. Kalau UHC-nya terus turun, maka JKN-nya bisa dicut off oleh Kementerian Kesehatan,” tegas Darlis.
Ia menjelaskan bahwa turunnya cakupan UHC berpotensi membuat dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pusat ikut dikurangi, yang akhirnya akan menjadi beban fiskal daerah. Padahal, iuran tersebut bisa ditanggung oleh APBN jika syarat cakupan terpenuhi.
“Kalau iuran PBI dari pusat dikurangi, daerah yang harus tanggung. Padahal jatah dari APBN itu sangat berharga,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Kadinkes Kaltim Jaya Mualimin mengklarifikasi bahwa penurunan UHC bukan karena lemahnya komitmen pemerintah daerah, melainkan akibat perubahan sistem pendataan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).
“Kami sedang daftarkan kembali warga ke DT-SEN agar bisa masuk ke UHC. Jadi bukan turunnya komitmen, tapi lebih ke teknis data,” kata Jaya.
Ia mengibaratkan kabar tentang upaya pembaruan data ini sebagai oase kecil di tengah kegelisahan masyarakat atas akses kesehatan.
“Aman saja, apalagi kan ada program GratisPol. Tapi memang seperti air menetes di padang gurun, melegakan tapi belum terasa penuh,” ujarnya.
Koordinasi antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan kini menjadi krusial demi menjaga stabilitas cakupan JKN di Kaltim. Data yang akurat dan cepat diperlukan agar masyarakat rentan tetap terlayani.
“Isu kesehatan ini menyentuh kebutuhan dasar warga. Maka semua pihak harus serius menanganinya,” tutup Darlis. (ADV).
