Kutimzone.com, Samarinda – Upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat di Kutai Timur (Kutim) kembali mendapatkan momentum baru. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) melangsungkan rapat pleno pertamanya yang diadakan di Room Batara V Hotel Fugo, pada Selasa, 5 November 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yang bertujuan untuk merumuskan program kerja dan regulasi guna mempercepat akses keuangan masyarakat di wilayah tersebut.
Rapat ini dibuka dengan penuh semangat oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, yang didampingi oleh Sekretaris Kabupaten Kutim (Seskab) Rizali Hadi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Zubair, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Dalam sambutannya, Rizali Hadi menegaskan pentingnya peran TPKAD dalam mendukung visi dan misi kepala daerah.
“Peran kita adalah membantu percepatan akses keuangan yang dapat mendukung masyarakat serta kelompok usaha mereka agar lancar,” ungkap Rizali.
Sejalan dengan tujuan tersebut, Rizali menyatakan bahwa beberapa sektor prioritas, seperti pendidikan, pariwisata, dan pertanian, harus diintegrasikan dalam program kerja TPKAD.
Ia menekankan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu merumuskan program yang sejalan dengan tujuan TPKAD, khususnya dalam mengembangkan akses layanan keuangan.
“Akses keuangan yang murah dan cepat sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam menghindarkan mereka dari jeratan rentenir,” urainya.
Dalam pertemuan ini, Pjs Bupati Agus Hari Kesuma menegaskan pentingnya pembelajaran dari program serupa di tingkat provinsi.
“Kita perlu kritisi bersama hingga ke pusat, agar ada jalan keluar yang nyata. Strategi ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) harus diadopsi untuk mengoptimalkan praktik terbaik dari daerah lain,” tegas Agus.
Agus juga menyoroti regulasi yang perlu dijalankan secara konsisten dan secepat mungkin langsung menyelesaikan kendala yang ditemui masyarakat terkait akses keuangan.
“Regulasi harus dijalankan secara konsisten agar dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Asisten Ekobang yang juga menjabat sebagai Ketua TPKAD Kutim, Zubair, menyatakan pentingnya pemahaman mendalam mengenai tugas dan fasilitas yang bisa diberikan oleh TPKAD.
“Kita perlu merumuskan skema bantuan yang konkret agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah,” ungkap Zubair.
Ia mencontohkan bahwa pemerintah bisa bekerja sama dengan bank untuk memberikan rekomendasi pinjaman yang layak berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Tak hanya itu, literasi keuangan juga menjadi sorotan. Zubair menekankan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai proses pengajuan dan penggunaan pinjaman.
“Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara optimal dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Di penghujung pleno, TPKAD juga memutuskan untuk menyusun roadmap atau buku panduan yang akan menjadi acuan dalam evaluasi program-program keuangan yang telah dilaksanakan. Rencana literasi keuangan dan penyusunan laporan juga menjadi agenda penting dalam pertemuan ini.
Dengan adanya berbagai inisiatif yang dipromosikan oleh TPKAD, diharapkan masyarakat Kutim dapat mengakses layanan keuangan yang lebih mudah dan terpercaya.
Hal ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap akses kredit yang tidak resmi.
Melalui kerjasama yang solid dan program-program inovatif, TPKAD Kutim berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. (Rls)
