Kutimzone.com, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mempersiapkan pembinaan teknis untuk penyuluh Kelurga Berencana (KB) hingga memenuhi target satu desa satu penyuluh di Kutim.
Persiapan tersebut dibahas dalam audiensi Ketua Tim Bina Lini Lapangan BKKBN Kalimantan Timur (Kaltim) Mustain Adnan dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutim, Achmad Junaidi B di ruang kerja Kadis PPKB Kutim, pada Rabu (28/8/2024).
Ditemui usai audiensi, Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi mengatakan hasil pertemuan dengan BKKBN Kaltim menitik beratkan pola pembinaan untuk penyuluh KB, karena pembinaan kepegawaiannya di BKKBN Kaltim.
“Sedangkan Kabupaten hanya mendapatkan asas manfaat apa yang dia (Penyuluh KB) kerjakan. Kita pun meminta beberapa catatan penyuluh yang berkinerja rendah dan mencarikan solusi bagaimana meningkatkan kinerjanya. Salah satu strateginya adalah bakal dilibatkan dalam bimbingan teknis, workshop dan lainnya,” kata Achmad.
Pria kelahiran Muara Ancalong tahun 1972 ini juga membahas kendala yang biasa dihadapi di lapangan, d antaranya saat penyuluh bekerja tidak ada signal sehingga tidak bisa memberikan laporan.
Bahkan laporan yang tidak sesuai lokus, hal tersebut yang menjadi pertimbangan. Pihaknya pun bakal mengundang para penyuluh KB secara khusus membahas persoalan tersebut.
“Jadi sebelum tunjangan kinerjanya penyuluh dibayarkan, kita akan memberikan rekomendasi sesuai dengan pertemuan dan pembinaan di akhir bulan. Supaya merubah mindset dan pola kerjanya kedepan,” tegas Junaidi didampingi Kabid Kesejahteraan Keluarga Ani Saida, Plt Kabid Pergerakan dan Penyuluhan Mulyadi Oktama, Penata Pengendalian Penduduk dan KB La Beti dan Satgas TPPS Hendri Casanova.
Junaidi juga mengakui penyuluh KB yang berlatar belakang pendidikan non-penyuluh sering mengalami kesulitan dalam bekerja secara efektif. Namun, ia yakin bahwa melalui bimbingan teknis yang intensif, masalah ini dapat diatasi dengan baik.
Dia mengusulkan agar dilakukan studi tiru pada kabupaten atau kota di Kaltim yang memiliki wilayah luas namun menunjukkan kinerja penyuluh yang baik.
Terakhir, ia menyampaikan kedepannya, untuk memenuhi kuota 1 desa satu penyuluh, ada wacana untuk menambah jumlah penyuluh melalui metode outsourcing. Namun saat ini. formulasi yang tepat sedang dicari agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tujuannya sudah pasti agar setiap desa dapat memiliki penyuluh sendiri, sehingga meringankan beban penyuluh yang saat ini menangani dua hingga tiga desa.
Ditempat yang sama, Ketua Tim Bina Lini Lapangan BKKBN Kaltim, Mustain Adnan, mengungkapkan jumlah penyuluh KB di Kabupaten Kutim masih jauh dari ideal.
Saat ini, terdapat 40 penyuluh KB di lapangan, terdiri dari 9 orang berstatus PNS dan 31 penyuluh PPPK. Jumlah ini dirasa tidak mencukupi mengingat luas wilayah Kutim yang mencakup 141 desa dan kelurahan.
Menurut Adnan, meskipun jumlah penyuluh KB tidak ideal, mereka telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari data e-visit yang menunjukkan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas.
“Penyuluh di Kutai Timur sudah bekerja dengan baik, dilihat dari e-visit-nya,” ujar Adnan.
Dia menambahkan pihaknya secara aktif berkoordinasi dengan berbagai bidang terkait, seperti bidang keluarga sejahtera, keluarga berencana, pendataan penduduk, serta penyuluhan dan pergerakan. Koordinasi ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan penyuluh KB di lapangan.
Adnan juga menegaskan ke depan pihaknya akan terus berkoordinasi setiap bulan untuk mengevaluasi kegiatan penyuluh KB. Mereka akan memantau secara detail setiap kegiatan yang belum maksimal dan mencari solusi terbaik melalui kolaborasi dan komunikasi yang efektif.
“Semoga kinerja penyuluh KB dapat meningkat dan kebutuhan pelayanan KB di Kutai Timur dapat terpenuhi dengan lebih baik,” pungkasnya.(Rls)
