SANGATTA – Mekanisme penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kutai Timur berbeda dengan sekolah pada umumnya. Tidak menggunakan sistem pendaftaran terbuka, pemerintah akan melakukan penjangkauan langsung terhadap calon siswa dan keluarganya.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kutim, Ernata Hadi, mengatakan calon peserta Sekolah Rakyat akan mengacu pada basis data sosial ekonomi pemerintah.
“Di Sekolah Rakyat ini tidak ada namanya pendaftaran, tetapi penjangkauan. Kenapa penjangkauan? Karena daftar siswa yang berhak untuk ikut di situ sudah ada,” kata Ernata saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, Dinsos nantinya melakukan penjangkauan dengan mendatangi keluarga calon siswa yang masuk dalam data sasaran.
Petugas kemudian melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi keluarga sekaligus memastikan kesediaan calon siswa mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Nanti nama-nama yang sudah ada itu kita jangkau, kita datangi keluarganya. Setelah kita asesmen, kita tanyai anaknya, boleh tidak sekolah di Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Proses tersebut diperlukan karena Sekolah Rakyat menerapkan sistem pendidikan berasrama.
Dari pengalaman penjangkauan, kata Ernata, persetujuan antara orang tua dan anak tidak selalu sejalan. Ada orang tua yang menginginkan anaknya masuk Sekolah Rakyat, tetapi sang anak belum bersedia. Sebaliknya, terdapat anak yang berminat tetapi orang tua merasa belum siap melepasnya tinggal di asrama.
“Kadang ada dua model. Ada orang tuanya mau, tetapi anaknya tidak mau. Ada juga anaknya mau, tetapi orang tuanya tidak mau karena tidak tega,” jelasnya.
Karena itu, Dinsos berharap keputusan mengikuti Sekolah Rakyat merupakan kesepakatan antara calon siswa dan orang tuanya.
“Yang kita harapkan di sini dua-duanya mau. Karena nanti di Sekolah Rakyat itu anaknya akan dimasukkan di asrama,” katanya.
Selama menjalani pendidikan, kebutuhan siswa akan difasilitasi pemerintah. Ernata menyebut fasilitas tempat tinggal, makanan hingga pakaian disiapkan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Tidur di situ, makan di situ, baju juga disiapkan. Fasilitas semuanya akan disiapkan oleh pemerintah,” terangnya.
Kendati tinggal di asrama, sistem tersebut tidak berarti memutus hubungan siswa dengan keluarga. Orang tua tetap dapat mengunjungi anak sesuai ketentuan pengelola Sekolah Rakyat.
“Orang tua juga boleh menjenguk. Jadi bukan berarti di asrama terus tidak boleh dijenguk,” ujarnya.
Lebih jauh, pendidikan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan dan peningkatan keterampilan.
Siswa tidak hanya memperoleh pembelajaran formal, tetapi juga keterampilan yang diharapkan menjadi bekal memasuki dunia kerja dan menjalani kehidupan secara mandiri.
“Harapannya setelah lulus Sekolah Rakyat, anak itu bisa mandiri. Nanti akan dibekali keterampilan-keterampilan dan kita pantau,” pungkas Ernata.
Sementara pembangunan Sekolah Rakyat Kutim sendiri masih berproses. Pemkab Kutim saat ini menyiapkan lahan sekitar 8 hektare di kawasan Simono. Setelah pematangan lahan rampung, pembangunan fisik akan memasuki tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.(ADV/Kominfo)
