Pemkab Kutim menuntaskan tanggung jawab penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik Sekolah Rakyat dilanjutkan pemerintah pusat melalui Kementerian PU.
SANGATTA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berproses. Pemerintah daerah kini menyelesaikan tahapan penyiapan dan pematangan lahan seluas sekitar 8 hektare yang nantinya digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kutim, Ernata Hadi, mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program strategis yang perlu diketahui masyarakat. Saat ini, proses di tingkat daerah telah memasuki tahap penyelesaian pekerjaan lahan.
“Sekolah Rakyat kita, alhamdulillah, sudah berproses. Sekarang ini tahap penyelesaian lahan. Lahan itu sudah dikerjakan oleh pihak Dinas PU,” kata Ernata saat diwawancarai di ruang kerjanya, Selasa (15/9/2026).
Menurutnya, Pemkab Kutim bertanggung jawab menyiapkan sekaligus melakukan pematangan lahan. Setelah pekerjaan tersebut selesai, tahapan selanjutnya akan masuk ke pembangunan fasilitas oleh pemerintah pusat.
“Setelah land clearing selesai, kita menunggu konfirmasi dari pihak Kementerian PU untuk melakukan pembangunan di sini. Artinya ini sudah di penghujung tanggung jawab kita. Pemda hanya menyiapkan dan mematangkan lahan,” jelasnya.
Ernata menyebut lahan yang dipersiapkan untuk Sekolah Rakyat mencapai sekitar 8 hektare. Lokasinya berada di kawasan yang disebut wilayah Simono dan dapat diakses melalui Jalan Soekarno-Hatta.
“Untuk Kutai Timur lokasinya di Simono. Sebenarnya lewat Jalan Soekarno-Hatta lebih dekat. Kita siapkan lahan sebanyak 8 hektare untuk Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Setelah pembangunan sarana dan prasarana rampung, Dinsos Kutim akan memasuki tahapan penjangkauan calon siswa.
Berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran peserta didik, Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan. Calon siswa akan mengacu pada data sosial ekonomi yang menjadi basis pemerintah.
“Kalau di sekolah umum ada namanya pendaftaran, tetapi di Sekolah Rakyat ini bukan pendaftaran, melainkan penjangkauan,” terang Ernata.
Petugas nantinya mendatangi keluarga calon siswa untuk melakukan asesmen sekaligus memastikan kesiapan anak dan orang tua mengikuti pendidikan dengan sistem berasrama.
Persetujuan kedua pihak dinilai penting karena siswa Sekolah Rakyat akan tinggal di asrama selama menjalani proses pendidikan.
“Yang kita harapkan dua-duanya mau, orang tua mau dan anaknya juga mau. Karena nanti di Sekolah Rakyat anaknya akan masuk asrama,” katanya.
Ernata menjelaskan kebutuhan dasar siswa selama berada di Sekolah Rakyat akan difasilitasi pemerintah, mulai tempat tinggal, konsumsi hingga pakaian dan berbagai kebutuhan pendidikan.
“Tidur di situ, makan di situ, baju juga disiapkan. Fasilitas semuanya akan disiapkan pemerintah di Sekolah Rakyat. Orang tua hanya melepas anaknya,” jelasnya.
Meski menggunakan sistem asrama, keluarga tetap memiliki kesempatan untuk mengunjungi anak sesuai mekanisme yang nantinya diberlakukan.
Sekolah Rakyat juga tidak hanya diarahkan pada pendidikan akademik. Ernata mengatakan siswa akan memperoleh keterampilan sebagai bekal untuk membangun kemandirian setelah menyelesaikan pendidikan.
“Diharapkan setelah lulus Sekolah Rakyat, anak itu bisa mandiri karena nanti akan dibekali keterampilan-keterampilan. Anak itu juga akan kita pantau,” pungkasnya.(ADV/Kominfo)
