Samarinda – Di tengah laju pembangunan yang makin pesat, suara kritis muncul dari kursi legislatif Kalimantan Timur. Subandi, anggota Komisi III DPRD Kaltim dari Fraksi PKS, menyoroti tajam ketimpangan akses air bersih dan penanganan banjir yang masih menjadi masalah klasik di sejumlah daerah di provinsi ini. Ia mengingatkan bahwa layanan air bersih bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh negara.
“Akses air bersih seharusnya bukan kemewahan, tetapi kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi,” tegas Subandi saat ditemui di Gedung DPRD Kaltim, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, kondisi di luar kawasan perkotaan masih sangat memprihatinkan. Banyak warga yang belum menikmati air bersih layak konsumsi, bahkan sebagian masih bergantung pada sumber air permukaan yang tercemar. Ironisnya, saat musim hujan tiba, wilayah-wilayah ini justru kerap menjadi langganan banjir.
“Banjir bukan hal baru, tapi sampai hari ini penanganannya belum memadai. Warga masih jadi korban setiap tahun,” lanjutnya.
Subandi menilai pembangunan yang selama ini berjalan terlalu terfokus pada kota-kota besar. Akibatnya, daerah pinggiran seperti pedalaman Kutai Timur, Mahakam Ulu, hingga sebagian kawasan di Paser dan Berau tertinggal dalam hal infrastruktur dasar, termasuk sanitasi dan penyediaan air bersih.
Ia mendesak agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun ulang prioritas pembangunan dengan prinsip keadilan spasial. Menurutnya, anggaran besar yang dikucurkan melalui APBD seharusnya menyasar kebutuhan riil warga di semua lapisan dan wilayah.
“Kita menginginkan pembangunan yang adil, di mana setiap warga mendapatkan akses terhadap fasilitas publik yang layak,” ujar Subandi menegaskan.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar pendekatan pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Warga diminta aktif menyuarakan aspirasinya agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
“Dengan komunikasi yang baik, kita bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk semua,” tambahnya optimis.
Subandi juga mengingatkan bahwa masalah banjir tidak bisa ditanggulangi hanya dengan solusi teknis seperti pembangunan drainase atau normalisasi sungai. Ia menyarankan adanya integrasi kebijakan dari aspek tata ruang, penghijauan, hingga pengelolaan sampah.
Sebagai wakil rakyat, Subandi menyatakan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi warga, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perlindungan lingkungan. (ADV).
