KUTIM – Pada triwulan pertama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menargetkan serapan anggaran mencapai 15 persen. Sayangnya, target tersebut masih jauh dari sasaran.
Minimnya serapan anggaran di Kutim ditengarai ada beberapa pembangunan infrastruktur dan program belum berjalan. Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kutim, Arfan.
Dia mengatakan khawatir dengan kondisi ini. Pasalnya, minimnya serapan anggaran di Kutim berarti pembangunan infrastruktur dan program untuk masyarakat belum dilaksanakan secara maksimal.
Padahal, menurut Arfan hal tersebut tidak boleh terjadi. “Secara pribadi saya agak khawatir, bulan lima kok belum jalan,” ungkap Arfan kepada awak media beberapa waktu lalu.
Kekhawatiran Arfan cukup beralasan, beberapa program yang harusnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat belum berjalan. Ditambah lagi, pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat juga belum maksimal pengerjaannya.
Dia juga memaparkan, pihaknya telah memanggil beberapa dinas terkait untuk mendengarkan penjelasan tentang minimnya serapan anggaran ini. Salah satunya adalah Dinas PUPR.
“Kepala dinas PUPR optimis seluruh program Pemkab Kutim di tahun ini dapat terealisasi hingga akhir Desember 2024. Kita doakan semoga itu dapat terwujud,” jelas Arfan.
Bukan hanya itu, Arfan juga menginginkan tahun ini tidak ada lagi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) seperti tahun lalu. Pada tahun 2023 sendiri, SiLPA Kutai Timur mencapai Rp 1,6 Triliun.
“Kita berharap tahun ini jangan lagi ada SiLPA. Semoga saja, seluruh program dan infrastruktur dapat berjalan di bulan 6 hingga Desember 2024,” tuturnya.
Disinggung mengenai peran DPRD Kutim dalam memaksimalkan serapan anggaran, Arfan menjelaskan pihaknya terus mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk memaksimalkan serapan anggaran.
“Kami di DPRD Kutim selalu mensupport, mendukung dan mendorong Pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan infrastruktur ataupun program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” imbuhnya.
Arfan berharap, Pemkab Kutim dapat bekerja lebih keras dan jeli dalam melihat kebutuhan masyarakat. Dia juga meminta, memprioritaskan program atau infrastruktur yang lebih besar manfaatnya kepada masyarakat. (adv)
