Samarinda – Ancaman banjir yang terus menghantui wilayah hulu Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi perhatian serius Salehuddin, Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur. Ia menegaskan pentingnya sistem mitigasi bencana banjir yang terintegrasi dan sinkron antara Pemerintah Kabupaten Kukar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Mitigasi bencana harus benar-benar disinkronkan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perlu ada pembagian tugas yang jelas, apa yang dilakukan oleh Kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab Provinsi,” ujarnya saat ditemui di Lamin Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025) yang lau.
Politikus daerah pemilihan Kukar ini menyoroti bahwa kawasan seperti Juna Hulu sering mengalami banjir berulang dengan siklus dua hingga tiga tahun. Menurutnya, tanpa langkah strategis dan berkelanjutan, penanganan banjir hanya akan bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan.
Ia menekankan bahwa strategi mitigasi tak bisa semata-mata mengandalkan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kesiapan jalur evakuasi, perencanaan drainase teknis, hingga kerja sama lintas instansi seperti Dinas Perhubungan sangat vital dalam menghadapi situasi darurat.
“Misalnya, kita harus sudah memiliki rencana teknis terkait penanganan saluran drainase yang baik, langkah-langkah apabila jalan putus, hingga koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan jalur evakuasi dan mobilitas masyarakat tetap lancar terutama saat situasi darurat seperti bulan Ramadan,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemetaan risiko banjir dan pengembangan sistem peringatan dini. Dengan topografi beragam dan keberadaan banyak rawa di Kukar, sistem monitoring curah hujan dan elevasi sungai menjadi krusial untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat.
“Ketika curah hujan tinggi dan elevasi sungai meningkat, kita harus sudah tahu langkah apa yang harus diambil. Mitigasi ini harus sistematis dan bisa cepat dijalankan agar dampak banjir bisa diminimalisir,” tegasnya.
Salehuddin mengingatkan bahwa penanganan banjir bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola risiko bencana. Ia mendorong koordinasi yang lebih erat antarinstansi, mulai dari pemerintah daerah, dinas teknis, hingga aparat penegak hukum, untuk memastikan respons bencana berjalan efektif dan menyeluruh.
“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur saja, tapi juga soal pengelolaan risiko dan koordinasi antarinstansi agar seluruh potensi bencana dapat diantisipasi dengan efektif,” tutupnya. (ADV).
