Kutimzone.com, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menggencarkan upaya perlindungan hak-hak anak dengan mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional yang berfokus pada konvensi hak-hak anak. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom lantai 5 Hotel Fugo, belum lama ini menjadi momentum penting dalam membangun pemahaman dan komitmen berbagai pihak terhadap hak-hak anak.
Melalui Bimtek yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim, pemerintah berharap para peserta dapat menerapkan hasil pelatihan ini secara langsung di masyarakat.
Kepala DPPPA Kutim, Idham Cholid, yang membuka acara mewakili Pjs Bupati Kutim, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kapasitas peserta terkait perlindungan anak. “Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta agar hasil yang didapatkan dapat langsung diterapkan di masyarakat,” ujarnya. Idham menyoroti peningkatan angka kekerasan terhadap anak serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kutai Timur beberapa bulan terakhir, yang menambah urgensi pemahaman lebih dalam terhadap hak-hak anak.
Mendorong Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
DPPPA Kutim, kata Idham, terus berupaya membangun jaringan gugus tugas Kabupaten Layak Anak di tingkat kecamatan dan desa. Strategi ini diharapkan mampu mempercepat tercapainya visi Kutim sebagai kabupaten yang ramah anak. Idham juga mengingatkan bahwa keberhasilan program Kabupaten Layak Anak bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. “Ini bukan sekadar wacana, tapi langkah nyata yang harus kita jalankan bersama. Anak-anak adalah masa depan kita, dan kita wajib melindungi mereka sebaik mungkin,” tegas Idham dalam penutupannya.
Sebanyak 25 peserta dari instansi pemerintah, lembaga sosial, dan perwakilan media, termasuk anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), turut ambil bagian dalam pelatihan intensif ini. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi dalam mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan ramah bagi anak. Program ini juga dirancang untuk memperkuat sinergi antar-instansi demi keberhasilan jangka panjang dalam menciptakan Kabupaten Layak Anak.
Memahami Hak-Hak Anak sebagai Tanggung Jawab Bersama
Dalam salah satu sesi, dr. Nova Paranoan, seorang pakar kesehatan anak, menyampaikan materi penting tentang strategi perlindungan anak berbasis hak. Ia menggarisbawahi pentingnya peran kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam menciptakan perubahan berarti bagi anak-anak.
“Kita perlu memahami bahwa hak-hak anak adalah tanggung jawab bersama. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial lainnya,” ujarnya. Menurut Nova, kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak sangat menentukan efektivitas program perlindungan anak yang diusung pemerintah.
Berbagi Pengalaman dan Solusi Konkrit
Bimtek ini tidak hanya menyajikan materi teoritis, tetapi juga mengadakan sesi interaktif yang memungkinkan peserta berbagi pengalaman dan merumuskan solusi konkret menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Diskusi kelompok menjadi ruang bagi peserta untuk menyuarakan kendala dan inisiatif yang dapat diterapkan dalam mengatasi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.
Para peserta, yang terjun langsung di lapangan, merumuskan langkah-langkah preventif untuk memperkuat perlindungan anak di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pendekatan ini diharapkan akan membentuk sistem perlindungan yang efektif dan berkesinambungan.
Melalui Bimtek ini, Kutai Timur berharap menjadi pelopor dalam penerapan Kabupaten Layak Anak di tingkat nasional. Dengan meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pelaku di lapangan, Pemkab Kutim menunjukkan komitmen untuk menghadirkan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak. Diharapkan, model yang dibangun di Kutai Timur dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mewujudkan perlindungan hak-hak anak yang berkelanjutan. (Rls)
