Samarinda – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Timur 2025–2029 menjadi sorotan tajam dari Agus Aras, anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur sekaligus Ketua Fraksi Demokrat–PPP. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan kabupaten dan RPJMD Provinsi Kaltim agar arah pembangunan berjalan harmonis dan efektif.
“RPJMD Kutim harus selaras dengan provinsi supaya arah pembangunannya linear. Kalau tidak sinkron, nanti program hanya berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif. Kita ingin Kutim betul-betul bergerak sejalan dengan Kaltim,” ujarnya usai rapat Banmus di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Bontang, Kutim, dan Berau, Agus melihat langsung berbagai permasalahan di lapangan yang timbul akibat perbedaan fokus antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Ia menilai, program prioritas provinsi seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal harus diadopsi secara menyeluruh oleh pemerintah kabupaten.
“Kami mau dalam lima tahun ke depan, kepemimpinan di Kutai Timur benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jangan hanya selesai di atas kertas,” tegasnya.
Dalam Musrenbang RPJMD Kutim yang digelar di Gedung Serba Guna Bukit Pelangi, Sangatta, Kamis (26/6/2025), Agus hadir bersama para legislator Dapil VI seperti Arfan, Agusriansyah Ridwan, Apansyah, dan Hj. Sulasih. Kehadiran mereka mencerminkan dukungan penuh terhadap upaya merumuskan perencanaan pembangunan yang inklusif dan realistis.
Agus juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, kemajuan daerah tidak cukup hanya ditandai oleh proyek infrastruktur besar, tetapi juga oleh peningkatan kualitas masyarakat. Fokus pada pendidikan, layanan kesehatan, dan ekonomi lokal berbasis potensi wilayah dinilainya sebagai strategi yang lebih berkelanjutan.
“Kalau mau Kutim maju, SDM harus diperkuat. Pembangunan tidak cukup hanya bangunan fisik atau infrastruktur besar. Harus ada perbaikan kualitas masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten dan provinsi terus diperkuat, terutama dalam hal pembiayaan dan pembagian peran. Dengan sinergi yang baik, realisasi program prioritas bisa lebih cepat dan efisien, serta menghindari pemborosan anggaran.
“Semua perencanaan harus bisa diukur dampaknya. Kalau program provinsi dan kabupaten sudah sejalan, masyarakat yang akan diuntungkan,” pungkasnya. (ADV).
