“Saya mengapresiasi upaya Diskominfo Staper yang telah mempersiapkan perangkat komunikasi dengan baik. Ini akan memastikan informasi dapat tersebar merata hingga ke pelosok, sehingga tidak ada wilayah yang tertinggal informasi saat Pilkada berlangsung,” tuturnya.

Selain memastikan kelancaran komunikasi, Agus juga mengingatkan para camat dan aparatur kecamatan akan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama penyelenggaraan Pilkada. Menurut Agus, netralitas ASN menjadi krusial untuk mencegah miskomunikasi di masyarakat yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas pemilu.

“Pada pertemuan ini, saya ingatkan kembali untuk para camat dan seluruh perangkat kecamatan menjaga netralitas ASN pada Pilkada serentak ini. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan atau miskomunikasi di masyarakat yang bisa mengganggu kelancaran proses demokrasi ini,” tegas Agus.

Untuk memaksimalkan jalur komunikasi selama proses Pilkada 2024, pemerintah Kutim juga menekankan sinergi erat antara perangkat daerah dan penyelenggara pemilu. Sinergi ini, lanjut Agus, akan semakin kuat melalui peran Diskominfo Staper yang menjadi garda terdepan dalam memastikan komunikasi berjalan lancar, bahkan di wilayah-wilayah dengan kendala geografis yang berat. Persiapan infrastruktur komunikasi ini diharapkan menjadi pondasi yang kokoh saat tahapan penghitungan suara yang dinilai paling krusial.

Pilkada serentak 2024 bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, melainkan ujian besar bagi pemerintah daerah dan para penyelenggara pemilu di Kutim. Mereka dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan pemilu yang tidak hanya lancar dan aman, tetapi juga berintegritas, dengan Netralitas ASN sebagai salah satu ujung tombaknya. (Rls)