Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi pendorong utama diversifikasi ekonomi dan sumber pendapatan non-migas yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKS, Subandi, dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim pada Selasa (17/6/2025), yang membahas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, dan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, Subandi menyebut ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas dan batu bara sangat rentan dalam jangka panjang.
“Keberadaan BUMD seharusnya menjadi lokomotif utama dalam menciptakan sumber pendapatan alternatif non-migas yang berkelanjutan. Ini penting untuk menjaga ketahanan fiskal dan mendorong transformasi ekonomi Kaltim,” ujar Subandi.
Namun, Fraksi PKS menilai realitas kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari yang diharapkan. Kinerja banyak BUMD dinilai belum mencerminkan peran strategis mereka dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Sayangnya, realisasi kontribusi BUMD dalam bentuk dividen masih jauh dari harapan,” lanjut Subandi.
Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya penerimaan retribusi perizinan tertentu pada tahun 2024. Realisasi hanya mencapai Rp250 juta, atau 62,54 persen dari target, dengan kekurangan sekitar Rp149 juta.
Menurut PKS, hal ini terjadi karena retribusi hanya bersumber dari penggunaan tenaga kerja asing, yang baru efektif berjalan sejak April 2024 akibat kendala teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.
“Serta adanya perpindahan tenaga kerja asing atau juga karena tidak diperpanjangnya izin oleh perusahaan. Kami harap ada penjelasan soal ini,” tegasnya.
Fraksi PKS mendesak agar Pemerintah Provinsi Kaltim lebih serius dalam mengevaluasi dan memperkuat peran strategis BUMD. Mereka menekankan pentingnya penguatan tata kelola, efisiensi manajemen, dan peningkatan kapasitas usaha agar BUMD dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil.
Fraksi ini juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tangguh harus dimulai dengan penguatan lembaga usaha milik daerah yang sehat dan mampu bersaing. Tanpa itu, ketergantungan terhadap sektor ekstraktif akan terus menjadi kelemahan utama fiskal daerah.
Dengan tekanan terhadap sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan, Fraksi PKS berharap arah pembangunan ekonomi Kaltim ke depan bisa lebih seimbang, inklusif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (ADV).
