Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,59 triliun sebagai cermin lemahnya perencanaan dan realisasi belanja di banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal ini disampaikan oleh Sulasih, juru bicara Fraksi PKB, dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar pada Selasa (17/6/2025), dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.
“Kami mengapresiasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Tapi capaian administratif itu harus dibarengi dengan kualitas belanja yang berpihak langsung pada masyarakat,” ujar Sulasih.
Data realisasi menunjukkan pendapatan daerah mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target, sementara realisasi belanja hanya Rp20,46 triliun atau 92,19 persen dari pagu Rp22,19 triliun.
“Anggaran yang tidak terserap justru menghambat kebutuhan masyarakat. Pembangunan harus berjalan, bukan hanya dirancang,” tambahnya.
Fraksi PKB juga menyoroti 27 temuan BPK yang meningkat dari tahun sebelumnya, meliputi pengelolaan pajak kendaraan, belanja kesehatan, program beasiswa, dan proyek jalan-irigasi.
“Ini alarm serius. Pemerintah harus tindak lanjuti temuan itu dengan aksi nyata,” tegas Sulasih.
Dalam bidang pendidikan, PKB menyoroti kurangnya sarana belajar dan tidak meratanya distribusi sekolah.
“Gedung bagus tak cukup. Fasilitas harus memadai dan zonasi harus adil,” ucapnya. PKB juga mendesak pendataan ulang SMA/SMK negeri dan swasta di seluruh kecamatan.
Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap terjadi di berbagai daerah juga menjadi sorotan.
“Ini menyulitkan petani dan mengganggu ketahanan pangan. Pemerintah harus hadir,” imbuhnya.
Sementara dalam sektor lingkungan, Fraksi PKB mengkritisi lemahnya pengawasan tambang dan dampaknya terhadap banjir. Meski IKLH 2024 mencapai 76,6%, lebih tinggi dari target, kondisi di lapangan dianggap bertolak belakang.
“Kerusakan akibat tambang ilegal nyata. Jangan sampai hukum tak berlaku di tengah masyarakat,” tandas Sulasih.
Fraksi PKB juga menyayangkan masih adanya Rp416 miliar belanja modal yang belum terserap. Menurutnya, belanja modal seharusnya menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap infrastruktur dan layanan publik.
Di bidang informasi publik, Fraksi PKB mendorong agar OPD diberi kewenangan menyampaikan informasi secara tematik dan tidak hanya terpusat pada satu aplikasi.
“Informasi harus cepat dan tepat sasaran,” sarannya.
Lebih jauh, PKB juga menyoroti 110 desa yang belum teraliri listrik, berdasarkan data Dinas ESDM. Hal ini dinilai ironis mengingat Kaltim adalah penghasil batu bara nasional.
“Di era digitalisasi, masih ada desa tanpa listrik. Ini kesenjangan yang harus diatasi,” ungkap Sulasih.
Program WiFi gratis yang dicanangkan gubernur pun diharapkan dapat selaras dengan program elektrifikasi desa secara menyeluruh.
“Program digital tak akan berjalan tanpa listrik. Sinkronisasi mutlak dibutuhkan,” tambahnya.
Menutup pandangannya, Fraksi PKB menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemprov agar pembangunan daerah benar-benar berdampak menyeluruh bagi masyarakat. (ADV).
