KUTIM – Untuk mengetahui kendala dalam serapan anggaran APBD 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) melaksanakan Rapat Dengar pendapat (RDP). Kegiatan itu berlangsung di ruang hearing kantor DPRD Kutim.
Dalam RDP itu ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang. Tiga OPD itu adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Dari ketiga yang dipanggil, hanya Kadispora yang hadir dalam RDP itu. Sementara Dinas Perkim dihadiri perwakilannya dan Dinas PUPR tak dihadiri satupun pegawai PUPR.
Wakil Ketua II DPRD Kutim, Arfan mengatakan kendala yang dihadapi Dispora adalah pergeseran Kepala Dinas. Sehingga, proses pergantian pejabat baru ke lama butuh waktu.
Namun, hal itu sudah dapat ditangani Dispora. Sementara itu, ketidakhadiran Kepala Dinas Perkim dikarenakan sedang berada di luar kota.
“Kalau Kadis Perkim saat ini ada di Samarinda. Dia dalam kegiatan kerjaan di provinsi,” jelas Arfan.
Sementara itu, ketidakhadiran Kadis PUPR lantaran yang bersangkutan sedang sakit. “Kalau Kadis PUPR katanya sakit,” ujarnya.
Arfan juga menjelaskan, kendala yang dihadapi Dinas Perkim dalam penyerapan anggaran, karena adanya pergeseran anggaran yang memakan waktu hampir satu bulan.
“Alhamdulillah, informasinya tadi dari perwakilan Dinas Perkim bahwa habis lebaran program yang di rencanakan Dinas Perkim sudah bisa berjalan. Di Perkim ada kurang lebih 1000 paket yang direncanakan,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar menegaskan, pihaknya akan memanggil ulang Kadis PUPR. Dirinya menilai, kehadiran Kadis PUPR sangat penting untuk mengetahui kendala yang dia alami dalam hal penyerapan anggaran. Selain itu, DPRD Kutim juga minta Kadis PUPR tak diwakili.
“Kita minta Dinas PUPR untuk pertemuan kembali dan harus dihadiri oleh kepala dinasnya langsung. Kami juga meminta Kadis PUPR membawa data-data yang diperlukan, untuk memberi jawaban terkait sejauh mana progres penyerapan anggaran yang dilakukan Dinas PUPR,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, dasar pemanggilan ulang Kadis PUPR, untuk mempertanyakan terkait proyek Multiyears Contrac (MYC), yang banyak diperbincangkan masyarakat tentang progres pekerjaannya.
“Kami akan minta Kadis PUPR untuk mempresentasikan progres MYC itu sudah sampai dimana. Karena ada 18 item pekerjaan MYC dan 6 lainnya menjadi sub bidang yang mengundang banyak pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa rencana pemanggilan kembali Kadis PUPR akan diagendakan setelah Idul Adha.
“Proyek MYC ini tentunya jadi pertanyaan-pertanyaan media kan. Saya, Ketua DPRD, Wakil Ketua II dan bahkan anggota DPRD, juga mempertanyakan sudah sampai mana progresnya. Makanya kami sendiri belum bisa memberikan jawaban, karena Dinas PUPR belum memberikan data-data yang dibutuhkan,” tandasnya. (adv)
