Kutimzone.com, Sangatta – Di balik keberhasilan Kutai Timur menjadi daerah percontohan dalam verifikasi data pendidikan, ada kekuatan kolaboratif yang menggerakkan. Pemerintah desa, sekolah, hingga masyarakat akar rumput bersatu dalam gerakan pendataan partisipatif yang kini diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menegaskan bahwa keakuratan data pendidikan tidak bisa hanya bertumpu pada operator sekolah atau sistem nasional. Karena itulah, Pemkab Kutim merancang skema verifikasi lintas sektor yang menyentuh langsung masyarakat.
“Kami temukan banyak data yang tidak sinkron. Ada siswa yang sudah sekolah tapi masih tercatat tidak sekolah di sistem nasional,” ujarnya saat menghadiri kegiatan di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Senin (17/11/2025) lalu.
Alih-alih menunggu perbaikan dari pusat, Kutim mendorong desa dan sekolah bergerak aktif. Pemerintah desa menyusun daftar anak usia sekolah, sekolah mencocokkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sementara Puskesmas dan Disdukcapil memastikan keabsahan identitas lewat data kependudukan.
Hasilnya nyata. Banyak anak yang sebelumnya masuk kategori Anak Tidak Sekolah (ATS) berhasil terverifikasi kembali sebagai siswa aktif. Bahkan anak-anak yang belum pernah tercatat pun berhasil ditemukan dan didorong masuk ke program wajib belajar.
“Buat kami, data bukan sekadar angka. Data menentukan siapa yang dapat bantuan, siapa yang dapat seragam gratis, siapa yang harus dijemput untuk kembali sekolah,” tegas Mulyono.
Keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif masyarakat. Ketua RT mendata langsung dari rumah ke rumah, kader PKK ikut memverifikasi data anak usia dini dan PAUD. Model gotong royong ini menjadikan proses verifikasi berjalan cepat dan akurat.
Kini, hasil verifikasi mandiri Kutim menjadi salah satu acuan resmi dalam pembaruan Dapodik nasional. Meski pengakuan dari pemerintah pusat penting, bagi Pemkab Kutim, dampak paling besar dari akurasi data adalah kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
“Kalau data salah, kebijakannya pasti salah. Karena itu, akurasi adalah harga mati,” tandas Mulyono.
Verifikasi data pendidikan berbasis kolaborasi ini menjadi bukti bahwa ketika desa, sekolah, dan warga bergerak bersama, data menjadi alat perubahan yang menyentuh langsung masa depan anak-anak. (ADV/RI).
