Samarinda – Seperti tamu tak diundang yang datang tiap pergantian musim, demam berdarah dengue (DBD) kembali menebar ancaman serius di Kalimantan Timur. Memasuki semester pertama 2025, sebanyak 2.210 kasus tercatat di seluruh wilayah provinsi ini, melonjak tajam dibandingkan semester sebelumnya. Tragisnya, lima warga meninggal dunia akibat penyakit musiman ini.
Kota Balikpapan tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni 602 kasus, menandakan perlunya antisipasi dan penanganan lebih sigap dari semua pemangku kepentingan. Kenaikan drastis ini turut menjadi sorotan anggota DPRD Kalimantan Timur, khususnya Komisi IV yang membidangi kesehatan.
“Ini penyakit musiman yang selalu datang tiap tahun. Seharusnya sudah jadi catatan bersama,” kata Damayanti, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, dalam wawancara pada Jumat (20/6/2025) lalu.
Menurut politisi Fraksi PKB ini, meski dinas kesehatan daerah telah bergerak, langkah preventif seharusnya dimulai lebih awal, terutama saat masa pancaroba dimulai. Ia menilai kesiapsiagaan yang lemah menjadi penyebab DBD terus berulang setiap tahun.
“Kalau sudah mulai musim pancaroba, seharusnya sudah ada langkah-langkah pencegahan. Dinas kesehatan mesti lebih sigap,” tegasnya.
Lebih jauh, Damayanti menekankan bahwa pengendalian DBD tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan wabah.
“Menjaga kebersihan lingkungan itu tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemprov atau pemkot. Ini soal kebersamaan,” ujarnya.
Meskipun DBD telah menjadi ancaman rutin, masih terdapat sejumlah tantangan teknis yang harus dihadapi. Damayanti menyebut keterbatasan tenaga medis, fasilitas kesehatan, hingga lambatnya sistem pelaporan dari puskesmas sebagai hambatan yang perlu segera diatasi.
“Kita perlu sistem pencegahan yang jalan terus, bukan hanya saat kasus meledak,” katanya dengan nada prihatin.
Ancaman yang terus berulang ini menegaskan perlunya sistem kesehatan yang tidak hanya reaktif, tapi juga preventif dan berkelanjutan. DPRD pun mendesak agar pemerintah daerah membangun sistem pemantauan dan pencegahan dini yang lebih solid, agar korban jiwa akibat DBD dapat ditekan seminimal mungkin. (ADV).
