Balikpapan – “Yang 49 persen mau kemana?” tanya Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H Baba, menyentil keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri di Balikpapan. Ironi itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, membahas kesiapan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.
Hanya sekitar 51 persen lulusan SMP di Balikpapan yang bisa tertampung di sekolah negeri. Sisanya, sebanyak 49 persen, harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Hal ini menurut H Baba, menjadi permasalahan serius yang membutuhkan kolaborasi antarinstansi dan dukungan pembangunan infrastruktur pendidikan. Rapat ini berlangsung pada Selasa (10/6/2025) dan dihadiri oleh anggota DPRD lainnya serta jajaran Disdikbud Kaltim.
“Lulusan SMP tidak bisa terakomodir sebanyak 100 persen di SMA/SMK Negeri. Maksimal di Balikpapan itu hanya 51 persen. Maka yang 49 persen ke SMA/SMK Swasta,” ungkap H Baba kepada wartawan usai rapat.
Menurutnya, solusi jangka pendek adalah memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dengan sekolah swasta agar mampu menyerap siswa yang tak tertampung. Namun, untuk jangka panjang, perlu langkah konkret berupa pembangunan sekolah negeri baru.
“Keterbatasan rombel iya, keterbatasan sekolah iya, untuk khusus Balikpapan,” tegasnya, sembari mengusulkan pendirian dua SMA negeri baru dan pengembangan SMK Negeri 5 yang berdiri di atas lahan seluas 16 hektare.
Pemerintah daerah didorong untuk tak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperbaiki distribusi siswa agar tidak hanya menumpuk di sekolah-sekolah unggulan.
“Sekaltim pada prinsipnya hampir keseluruhan tidak bermasalah. Cuman rata-rata anak-anak kita ini hanya memilih ke satu sekolah tertentu yang dianggap itu unggulan,” imbuh H Baba.
Ia menegaskan bahwa dengan persepsi yang lebih merata soal kualitas sekolah, sebetulnya semua siswa bisa tertampung secara proporsional.
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan SPMB 2025/2026, Disdikbud memastikan seluruh jalur penerimaan akan dimaksimalkan.
“Ya, semuanya, semua jalur kita akan pergunakan. Domisili, afirmasi, reguler, bahkan juga prestasi,” katanya menutup penjelasan.
Dengan berbagai upaya ini, DPRD Kaltim berharap permasalahan ketimpangan daya tampung pendidikan di Balikpapan bisa teratasi secara bertahap. (ADV).
