Kutimzone.com, Sangatta – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Timur (Kutim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meningkatkan Kewaspadaan Dini tentang Potensi Kerawanan pasca Pemilu di Kabupaten Kutim. Kegiatan dimaksud dibuka Kaban Kesbangpol Tejo Yuwono dan berlangsung di Aula Bakesbangpol di Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Senin, 19 Februari 2024.
Kegiatan FGD yang diadakan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Bakesbangpol Kutim ini berlangsung sehari. Dengan tema “Kewaspadaan Dini Potensi Kerawanan Konflik di Kutai Timur Pasca-Pemilu Tahun 2024”.
Saat pembukaan,Tejo menegaskan kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mengantisipasi potensi konflik di Kabupaten Kutim. Tejo didampingi Kabid Wasnas Muhammad Yusufsyah mengatakan, FGD ini merupakan diskusi kewaspadaan dini membahas perhelatan politik dengan tahapan yang masih berlangsung.
Pemilu 2024 sebagaimana diketahui meliputi pemilihan Presiden (pilpres) dan pemilihan Legislatif (pileg). Selain itu, juga untuk memetakan kerawanan konflik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kutim yang diagendakan pada 27 November 2024 mendatang.
“Selama tahapan pelaksanaan pemilu berjalan lancar aman dan damai. Bahkan saat ini masih berlangsung tahapan penghitungan suara sesuai tahapannya. Namun kita tetap mewaspadai gejolak jelang Pilkada November 2024,” kata Tejo.
Selain kerawanan pasca-pemilu 2024 dan pilkada November 2024 mendatang, pihaknya juga memperhatikan perihal masuknya investasi dan tenaga kerja asing (TKA). Semuanya diterapkan sejak dini agar potensi kerawanan konflik bisa diantisipasi.
Selain jajaran Bakesbangpol Kutim, FGD ini turut dihadiri Peltu Wawan dari Kodim 0909/KTM, Iptu Bambang dari Polres Kutim. Hadir pula Arif dari Kejaksaan Negeri Kutim, Bagus dari BIN, Satpol PP. Ketua FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kutim Hafid, Ketua FPK dan 22 peserta lainnya.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kutim Khoirul Arifin menyebut perlu pemaksimalan kinerja lapangan untuk memastikan sasaran survei yang menjadi antisipasi kerawanan konflik.
“Agar benar-benar tepat sasaran. Ini langkah mengantisipasi semua potensi ATHG (ancaman tantangan hambatan dan gangguan). Makanya pemetaan dan penanganan harus dapat dimaksimalkan,” ujar Khoirul memberikan masukan dalam FGD. (Rls)
