Samarinda – Di balik kabar peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur yang mencapai angka 78,79 pada 2024, tersimpan realitas ketimpangan yang masih mencolok. Andi Satya Adi Saputra, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, menyoroti ketidakmerataan pencapaian IPM, khususnya antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal seperti Mahakam Ulu dan Kutai Barat.
“Memang IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, tapi yang menjadi masalah utama adalah ketimpangan antara tiga kota besar, yakni Samarinda, Balikpapan, dan Bontang dengan daerah-daerah lain seperti Mahulu dan Kubar yang masih tertinggal,” ujarnya dalam pernyataan beberapa waktu lalu.
Andi menyebut, kemajuan angka IPM Kaltim banyak ditopang oleh perkembangan pesat di bidang pendidikan dan infrastruktur di wilayah kota besar. Namun, daerah tertinggal masih dihadapkan pada keterbatasan akses dan mutu pendidikan, yang langsung berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia.
“Ketimpangan ini berarti ada beberapa kota yang bisa menikmati pembangunan pendidikan yang luar biasa, tetapi ada juga kabupaten-kabupaten yang IPM-nya rendah. Ini mengindikasikan akses dan kualitas pendidikan yang tidak memadai di sana,” jelasnya.
Politisi muda dari Partai Golkar ini menilai bahwa situasi ini tidak boleh dibiarkan. Ia mendorong adanya intervensi kebijakan khusus yang berpihak pada daerah tertinggal. Beberapa solusi yang diusulkan mencakup beasiswa bagi pelajar Mahulu dan Kubar, penguatan program pendidikan vokasi, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan transportasi.
“Kita harus segera mengejar ketertinggalan ini dengan memperbaiki akses pendidikan, memberikan beasiswa dan vokasi, serta membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan gedung sekolah,” katanya menegaskan.
Bagi Andi, pembangunan manusia tidak cukup diukur dari capaian angka rata-rata provinsi, tapi harus dilihat secara menyeluruh dan adil antardaerah. Ia menekankan bahwa tanpa pemerataan, angka tinggi IPM bisa menyesatkan jika hanya dinikmati oleh segelintir wilayah.
“Dengan peningkatan dan pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas ini, sehingga tidak ada lagi daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan,” tutupnya.
Peningkatan IPM di Kalimantan Timur menjadi momentum penting yang harus dibarengi dengan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Hanya dengan itu, pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan dapat benar-benar terwujud. (ADV).
