Samarinda – Program pendidikan dan jaminan sosial unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yakni Gratispol dan Jospol, tengah memasuki masa transisi. Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menilai bahwa meski belum optimal, arah kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sudah berada di jalur yang benar.
“Kita salut terhadap program Gratispol dan Jospol-nya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Walaupun belum bisa menyentuh seluruh kalangan karena keterbatasan pendanaan, tapi kita optimis tahun depan program ini bisa nyaris 100 persen terealisasi,” kata Husni saat ditemui di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terintegrasinya visi dan misi gubernur secara menyeluruh dengan organisasi perangkat daerah (OPD), mengingat pemerintahan baru masih dalam fase penyesuaian.
“Masa transisi ini berat. Pak Gubernur belum bisa punya kendali penuh untuk mengintegrasikan programnya dengan instansi teknis. Makanya dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat beliau terus rapat maraton dari pagi sampai sore, tiga sampai empat kali seminggu,” jelasnya.
Husni memperkirakan bahwa dampak nyata dari program ini akan mulai terlihat dalam dua hingga tiga bulan ke depan, seiring proses akselerasi birokrasi dan anggaran yang lebih terarah.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan refocusing anggaran, terutama di sektor pendidikan. Menurutnya, makna “gratis” dalam Gratispol bukan hanya bebas biaya SPP, melainkan mencakup seluruh kebutuhan dasar siswa.
“Gratis itu bukan cuma SPP, tapi juga seragamnya, bukunya, alat tulisnya. Nah, ini yang sedang diupayakan untuk diarahkan agar anggarannya menyentuh langsung ke kebutuhan siswa dan orang tua,” terang politisi muda Golkar ini.
DPRD, lanjutnya, mendukung sepenuhnya langkah-langkah strategis pemerintah selama dijalankan secara transparan dan akuntabel. Kritik, menurutnya, adalah bagian dari proses untuk memastikan program berjalan sesuai harapan rakyat.
“Kami di DPRD akan terus kawal dan dampingi proses ini. Kritik pasti ada, tapi itu bagian dari perbaikan. Intinya, arah kebijakannya sudah tepat dan kita optimis jika didukung seluruh elemen, program ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Husni.
Dengan komitmen politik yang kuat dan dukungan publik, Gratispol dan Jospol diharapkan mampu menjadi instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan jaminan sosial di seluruh Kalimantan Timur. (ADV).
