Sangkulirang – Dalam suasana yang penuh harap, para perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Sangkulirang menggelar pertemuan penting pada Rabu (28/5/2025), menyuarakan keluhan lama yang hingga kini belum terjawab. “Kami ingin keadilan pembangunan, bukan sekadar janji di atas panggung politik,” ujar salah satu anggota BPD dalam pertemuan itu.
Hadir dalam forum tersebut BPD dari Desa Mandu Pantai Sejahtera, Saka, Tanjung Manis, Maloy, dan Pulau Miang. Masing-masing menyampaikan isu utama yang menjadi keresahan warga mereka, yang berkutat pada persoalan klasik: listrik, jalan, air bersih, dan fasilitas pelabuhan.
Ketiadaan jaringan listrik di 12 desa terpencil yang tersebar dari Pulau Sangkulirang hingga Kecamatan Sandaran menjadi sorotan utama. Warga masih menggantungkan kehidupan malam pada genset atau kegelapan total.
“Listrik bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Kami tidak bisa terus begini,” keluh salah seorang perwakilan dari Desa Tanjung Manis.
Akses jalan antar desa yang rusak berat juga dikeluhkan, terutama karena menjadi jalur vital bagi anak sekolah dan mobilitas warga. BPD meminta perusahaan-perusahaan sekitar bertanggung jawab ikut memperbaiki jalan karena turut menggunakan jalur tersebut untuk operasional mereka.
BPD dari Desa Saka dan Mandu Pantai Sejahtera menyoroti ketiadaan jaringan air bersih meskipun daerah mereka memiliki sumber air alami. Masyarakat terpaksa membeli air minum dalam galon karena tidak ada pipa distribusi yang menjangkau rumah-rumah warga.
Dari Maloy, BPD melaporkan rusaknya jalan di simpang tiga menuju Maloy serta kondisi jembatan yang mengkhawatirkan. Selain itu, daerah Swalan belum mendapatkan penerangan jalan umum, membuat warga merasa tak aman di malam hari.
BPD Mandu Pantai Sejahtera juga menekankan pentingnya revitalisasi pelabuhan Tanjung Manis yang kini lapuk dimakan teritip. Mereka juga meminta pembangunan pelabuhan penyeberangan yang layak di Sambalokan, Pulau Miang, untuk mendukung pertumbuhan pariwisata lokal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah, berjanji akan mengawal langsung usulan tersebut.
“Saya sudah sampaikan dalam forum paripurna dan akan meneruskan seluruh masukan masyarakat ini ke Gubernur dan Wakil Gubernur, baik secara tertulis maupun langsung,” ucapnya meyakinkan.
Harapan besar kini bertumpu pada komitmen pemerintah provinsi agar derita panjang warga pesisir Sangkulirang bisa berakhir dengan langkah nyata, bukan sekadar rencana. (ADV).
