Samarinda – Alarm pembangunan kembali dibunyikan dari Gedung DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi III, Abdurahman KA, menyerukan perlunya tambahan signifikan dalam Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk infrastruktur jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), dua wilayah vital yang menopang akses ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Abdurahman, dana Bankeu tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar belum mampu mengakomodasi kebutuhan mendesak pembangunan jalan di dua daerah tersebut. Ia menyebut bahwa tanpa percepatan pembangunan, daerah-daerah itu bisa tertinggal dari arus kemajuan yang dibawa oleh kehadiran IKN.
“Bankeu untuk 2026 belum tahu, tapi 2025 ini sekitar Rp200-an miliar. Harapan saya tentu ada penambahan, harus ada peningkatan,” ujarnya pada Senin (19/5/2025).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dorongan anggaran ini tidak semata-mata untuk daerah pemilihannya, namun juga karena posisi strategis Paser dan PPU sebagai jalur utama distribusi menuju kawasan ibu kota baru.
“Di Dapil kami ada tujuh anggota DPRD, empat dari Paser dan tiga dari PPU. Tapi kita semua tetap mengayomi dapil. Penajam juga bosnya harus bertambah karena sumber anggarannya dari provinsi. Kalau tidak, pembangunan infrastruktur jalan bisa terlambat,” lanjut Abdurahman.
Ia menilai bahwa jika konektivitas di dua kabupaten ini terhambat, maka dampaknya akan dirasakan secara langsung dalam upaya pengembangan IKN. Hal ini tidak hanya menyangkut akses fisik, tetapi juga efisiensi logistik dan daya tarik investasi di wilayah sekitarnya.
Tantangan lainnya, menurut Abdurahman, adalah status beberapa ruas jalan strategis yang masih tergolong non-provinsi. Akibatnya, ruas-ruas tersebut tidak masuk dalam prioritas anggaran provinsi dan berpotensi terbengkalai jika tidak ada terobosan kebijakan.
“Kalau dua kabupaten penyangga ini lambat pembangunannya, efeknya ke IKN juga lambat. Maka Bankeu harus ditambah dan tepat sasaran,” tutupnya tegas.
Seruan ini pun menambah daftar panjang tuntutan pembangunan yang diarahkan ke Pemprov Kaltim, terutama menjelang tahun-tahun krusial pembangunan IKN. (ADV).
