KUTIM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Faisal Rahman meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim untuk konsisten dalam mengembangkan pisang kepok dan nenas. Hal itu dia ungkapkan kepada wartawan beberapa waktu.
Dia menjelaskan, pisang kepok dan nenas memiliki potensi tinggi untuk jadi menjadi produk unggulan Kutim. Selain itu, dua buah ini dapat meningkatkan perekonomian para petani Kutim.
“Jangan panas di awal, program ini harus berlanjut hingga akhir. Pisang kepok dan Nenas ini merupakan peluang produk agrobisnis di luar kelapa sawit,” kata Faisal Rahman.
Hanya saja, anggota komisi B DPRD Kutim itu menilai masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan Pemerintah. Dia menjelaskan para petani Kutim saat ini selalu dibayangi tengkulak.
“Petani kita harus dilindungi dari tengkulak. Produksi mereka sudah lumayan besar. Contohnya, mereka sudah dapat 10 ribu sisir pisang kepok dalam satu bulan,” jelas Faisal.
“Hanya saja, mereka dibayangi dengan tengkulak yang membeli pisang mereka dengan harga sedikit murah. Untuk itu, Pemerintah harus hadir disini,” sambungnya.
Dia juga menjelaskan, permintaan 500 ton pisang kepok dari pasar global harus segera dimanfaatkan Pemkab Kutim. Salah satu cara untuk menyanggupi permintaan adalah dengan membuka lahan baru.
Namun, pembukaan lahan baru menurut Faisal Rahman harus dengan mengkaji unsur tanah dan air di daerah yang akan dibangun. Sebab, ditakutkan pembukaan lahan baru ini tidak dapat memproduksi pisang kepok secara maksimal.
“Salah satu daerah yang sukses membudidayakan pisang kepok itu di Kaliorang. Itu karena daerah itu mengandung banyak zat kapur yang dapat membuat pisang gemuk. Hal inilah yang harus diperhatikan dinas terkait, jadi tidak asal buka lahan saja tanpa melakukan survei unsur tanahnya, ujarnya.
Selain itu, Faisal Rahman juga menjelaskan, produk turunan pisang pun dapat dimanfaatkan. Untuk itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan peluang ini.
“Terpenting jangan biarkan tengkulak menguasai pasar. Biarkan petani menikmati hasil mereka dengan harga tinggi. Pemerintah juga harus menjaga kelancaran produksi dan membangun link pasar,” tutupnya. (adv)
