Samarinda – Perempuan dari ujung timur Kalimantan menembus sekat kekuasaan strategis. Dalam rapat paripurna ke-17 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (11/6/2025), Syarifatul Sya’diah, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, terpilih secara mufakat sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.
Penunjukan tersebut menjadi tonggak penting yang menunjukkan keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan strategis di daerah. Bertempat di Gedung Utama B Kompleks DPRD Kaltim, para anggota dewan secara bulat memilih Syarifatul untuk memimpin pansus yang akan mengawal arah pembangunan Kaltim dalam lima tahun ke depan.
“Ya, bagi saya ini adalah pengalaman baru, dan ini tentu merupakan suatu kehormatan,” ungkap Syarifatul usai paripurna, dengan ekspresi tenang namun penuh semangat.
Politisi kelahiran Malang yang berdomisili di Kabupaten Berau itu menyampaikan bahwa tanggung jawab memimpin pansus strategis bukanlah perkara mudah. Kompleksitas pembahasan RPJMD yang melibatkan berbagai sektor menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia menilai kepercayaan ini sebagai peluang untuk menunjukkan kemampuan perempuan dalam dunia politik.
“Dipercaya oleh teman-teman di fraksi lain untuk memimpin sebagai ketua pansus, itu saya syukuri. Saya ini dari daerah, dari kabupaten Berau, perempuan pula, dan tentu banyak keterbatasan. Tapi mungkin ini bagian dari pertimbangan fraksi, untuk melakukan rotasi dan mendorong peran perempuan juga,” jelasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pansus, Syarifatul bertekad untuk memimpin proses pembahasan RPJMD secara inklusif dan terarah. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta keterlibatan masyarakat sebagai penentu arah pembangunan yang sesuai kebutuhan riil.
“Saya berterima kasih atas kepercayaan ini. Harapannya, peran perempuan di legislatif semakin diakui dan didorong, karena kita juga punya kapasitas dan pandangan yang beragam untuk kemajuan daerah,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa pansus akan fokus memastikan perencanaan pembangunan sesuai visi-misi gubernur terpilih serta menyentuh persoalan fundamental seperti infrastruktur, layanan pendidikan, sistem kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Ini bukan tugas ringan. Kita akan mengawal perencanaan jangka menengah ini agar on track, sesuai dengan visi misi gubernur, serta menyentuh persoalan riil masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga ketahanan pangan,” pungkasnya.
Penunjukan ini tak hanya menjadi pengakuan atas kompetensi Syarifatul, tetapi juga langkah maju dalam pengarusutamaan gender di lembaga legislatif. (ADV).
