Kutimzone.com, Balikpapan – Pada Selasa, 6 Februari 2024, Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalimantan Timur (Kaltim) yang bertempat di Ballroom Novotel. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Ditemui usai kegiatan, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan rakor tahun ini sangat strategis. Agendanya adalah pemantapan kesiapan daerah mendukung sukses Pemilu Serentak 2024 di Kaltim.
“Hanya beberapa hari lagi kita persiapan mengikuti pemilihan umum, oleh karenanya pertemuan kali ini sangat strategis. Kita mendengarkan arahan dari Pj Gubernur, Kapolda, Pangdam, Kajati dan Ketua DPRD Kaltim. Sampai diisi materi oleh Bawaslu Kaltim dan KPU Provinsi,” bebernya.
Ia menyebut arahan dan materi yang disampaikan merupakan bahan evaluasi setiap daerah. Kemudian Ardiansyah berharap partisipasi pemilu khusus masyarakat Kutim bisa lebih meningkat lagi, sehingga target suara di Kutim bisa tercapai.
“Ayo terus jaga kondusifitas keamanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, agar antusias untuk hadir dan memberikan hak suaranya,” ajaknya.
Ia mengatakan Kutim setelah Rakor bersama se-Kaltim ini, segera bergegas bakal menggelar rakor TP3D bersama seluruh camat. Dalam rakor nanti pihaknya segera mematangkan persiapan Pemilu Serentak 2024.
“Jadi intinya nanti dalam rapat itu, menekankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,” jelasnya.
Ardiansyah menambahkan sebelumnya pihaknya sudah membuat surat edaran untuk semua perusahaan. Yakni memberikan kesempatan karyawan istirahat satu hari di hari pemungutan suara.
“Dengan kebijakan tersebut, semoga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat saat pemilu yang akan datang,” ujarnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, menjelang Pemilu hanya tinggal delapan hari saja lagi. Penting untuk meningkatkan komunikasi sinergi antar penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
“Kerja sama yang solid menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak,” kata Akmal.
Suksesnya penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Tentunya, tidak sedikit permasalahan yang dihadapi termasuk tantangan dan ancaman gangguan yang dapat mempengaruhi kondusifitas. Sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial di daerah,” ujarnya. (Rls)
