Kutimzone.com, Balikpapan – Data desa dan kelurahan desa presisi diyakini bakal mampu mengatasi kendala implementasi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Kutai Timur (Pemkesra Setkab Kutim) Poniso Suryo Renggono mewakili Bupati Kutim, usai menghadiri acara serah terima hasil data desa dan kelurahan presisi di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), antara Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serta BPD Kaltim-Kaltara, di Hotel Novotel, Balikpapan, Jumat, 16 Februari 2024.
“Data desa dan kelurahan presisi ini sangat bagus serta bermanfaat bagi desa. Karena data ini menjadi potret dan potensi desa serta permasalahan yang ada di desa,” kata Poniso.
Dengan data yang lengkap serta komprehensif maka pembangunan desa oleh Pemprov, Pemkab atau Pemkot, Kecamatan, Desa hingga lingkup RT dapat di intervensi. Sehingga pembangunan desa bisa dilakukan lebih cepat dan tepat.
Dengan data presisi desa, gambaran permasalahan desa bisa diselesaikan secara sinergi oleh semua pihak. Lingkup pemerintahan tentunya semua Perangkat Daerah bisa bersinergi menggarap kebutuhan tiap desa.
“Bappeda, PU, Perkim, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes) dan lainnya bisa bersama-sama memetakan permasalahan dan mengeroyok untuk menyelesaikan permasalahan (pembangunan) desa berdasarkan data desa presisi yang ada di desa masing-masing,” tegas Poniso didampingi dua pejabat dari DPMDes Kutim.
Pasca-pertemuan ini, Poniso berencana melaporkan hasil pertemuan ini kepada Bupati Kutim. Untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan PD serta para pihak terkait guna menjalankan program data desa dan kelurahan presisi. Dengan langkah awal pemetaan data desa presisi zonasi, seperti zona ibu kota kabupaten, pesisir hingga pedalaman, menyesuaikan anggaran yang ada.
“Kalau sesuai paparan pihak IPB (Institut Pertanian Bogor) untuk menyusun data tiap desa dibutuhkan sekitar Rp 100 juta. Mungkin di Kutim bisa dilakukan dan jika mengalami kenaikan (akibat luas wilayah) mungkin hanya kisaran 10 sampai 20 persen,” sebut Poniso.
Semua akan dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dengan leading sector DPMDes Kutim. Dia kembali menegaskan bahwa data desa dan kelurahan presisi ini sangat penting untuk mengatasi permasalah di desa melalui percepatan pembangunan yang tepat sasaran.
Karena lingkup Kaltim, Bankaltimtara menjadi penyokong implementasi program dimaksud, maka menurut Poniso bukan tidak mungkin Bankaltimtara Cabang Sangatta juga melakukan hal serupa. Namun semua menjadi kebijakan Bupati untuk berkoordinasi dengan bank terkait.
Selain itu perusahaan lain yang ada di Kutim juga dapat dilibatkan menyokong pendanaan guna menyukseskan program data desa dan kelurahan presisi ini. Mulai dari penyusunan data hingga penanganannya sesuai dengan kapasitas masing-masing melalui program corporate social responsibility (CSR).
Data desa dan kelurahan presisi, menyuguhkan data yang lengkap dan akurasinya terukur terkait informasi kependudukan, ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Data ini cukup komplit dan terukur sampai ada data tiap-tiap rumah.
Jika semua desa punya data presisi, maka diyakini semua perencanaannya bisa terselesaikan dengan baik. Pendataan desa dan kelurahan presisi penting sebagai cara mewujudkan mandat negara untuk menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan data akurat.
Dengan kata lain, jika data desa dan kelurahan presisi ini bisa diselesaikan, maka permasalahan pembangunan bisa diselesaikan. Tingkat program ini memiliki akurasi tinggi karena pendataan dilakukan melalui sensus. (Rls)
