Samarinda – Memasuki 100 hari pertama masa kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menilai bahwa kinerja pasangan tersebut masih berada pada tahap awal sosialisasi dan konsolidasi program prioritas. Penilaian ini disampaikan oleh Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua DPRD Kaltim, usai rapat kerja bersama Pemprov Kaltim di Gedung E DPRD, Senin (26/5/2025) pekan lalu.
“Semuanya masih berjalan dalam proses. Setelah pelantikan, tentu yang utama adalah menyusun RPJMD sebagai acuan pelaksanaan visi-misi Pak Gubernur,” jelas Ananda.
Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang dilantik pada 20 Februari 2025 kini tengah merampungkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang disebut Ananda akan segera diserahkan ke DPRD untuk dibahas secara resmi.
“Hari ini rancangan RPJMD itu akan disampaikan ke DPRD, dan selanjutnya fraksi-fraksi akan memberikan pandangan resminya pada saat rapat paripurna,” ujarnya.
Ananda menyebut bahwa sejumlah kebijakan refocusing anggaran sudah diarahkan oleh Gubernur Rudy, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Langkah ini sejalan dengan arahan pusat melalui Inpres dan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.
“Refocusing ini bukan bagian dari APBD Perubahan, tapi memang perubahan dalam struktur anggaran yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga memantau pelaksanaan program unggulan seperti Gratispol dan Jospol. Menurut Ananda, fraksinya akan memberikan ruang bagi pemprov untuk bekerja, namun tidak menutup kemungkinan adanya kritik konstruktif bila pelaksanaannya belum maksimal.
“Kalau memang bagus dan efektif, tentu akan kami apresiasi. Tapi kalau belum maksimal, akan kami sampaikan masukan atau kritik yang konstruktif,” ujarnya.
Meski belum ada penilaian kuantitatif atas capaian kinerja 100 hari, Ananda menilai pendekatan Gubernur cukup responsif. “Beliau orangnya luar biasa, waktunya banyak digunakan untuk turun langsung melihat kondisi Kalimantan Timur. Tapi kami tetap akan melihat progresnya secara objektif,” katanya.
Ia menekankan bahwa RPJMD adalah dokumen penting yang akan menjadi acuan DPRD dalam mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. Harapannya, RPJMD tersebut mampu merangkum program-program yang realistis dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat Kaltim.
“Kita lihat dulu bagaimana nanti implementasi nyata dari RPJMD tersebut. Itu yang akan jadi pijakan utama bagi kami dalam mengawasi jalannya pemerintahan,” pungkas Ananda. (ADV).
