Kutimzone.com, Sangatta – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Masdari Kidang, mengungkapkan keluhan masyarakat di daerah pemilihannya selama melakukan reses. Masdari Kidang merupakan legislator dari Dapil II yang meliputi Kecamatan Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan.
Menurutnya, salah satu permasalahan utama yang disoroti adalah terkait tandon air menggunakan sumur bor dan tenaga surya.
“Keluhan masyarakat di dapil kami berkisar pada tandon air, terutama yang menggunakan sumur bor dan tenaga surya,” ungkapnya, Senin, 20 November 2023.
Keluhan ini muncul karena banyak masyarakat yang memiliki tandon air di rumah mereka, namun tidak memiliki sumur bor atau tenaga surya untuk mengisi tandon tersebut. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.
Masdari Kidang menyadari bahwa anggaran untuk tandon dan tata surya belum tercakup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, beliau menegaskan bahwa anggaran untuk sumur bor sudah diakomodir dan akan direalisasikan pada tahun depan.
“Terkait sumur bor, sudah dianggarkan dan akan direalisasikan tahun depan. Kami akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait infrastruktur air bersih ini,” tambahnya.
Selain keluhan terkait tandon air, Masdari Kidang juga mengungkapkan aspirasi masyarakat terkait atribut ibu-ibu dan bapa-bapa yang melakukan yasinan. Keluhan ini muncul karena banyak permintaan atribut dan alat-alat rebana secara pribadi tanpa adanya proposal resmi.
“Ibu yasinan meminta atribut dan alat-alat rebana secara pribadi. Kami membantu dengan uang pribadi karena tidak ada proposal resmi untuk pengadaan. Meskipun banyak usulan, ternyata tidak dapat diakomodir dari dinas,” paparnya.
Masdari Kidang berkomitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakatnya, meskipun menghadapi keterbatasan anggaran dan hambatan administratif. Beliau menegaskan bahwa kehadiran di DPRD adalah untuk mewakili dan menyelesaikan masalah masyarakat.
Keluhan masyarakat terkait tandon air dan atribut yasinan menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan DPRD untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.
