Balikpapan – “Terminal logistik tak boleh lumpuh hanya karena jalan rusak.” Seruan itu datang dari Firnadi Ikhsan, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, usai mendapati laporan kondisi jalan penghubung menuju terminal PT Kaltim Kariangau Terminal (PT KKT) yang mengalami amblas dan membahayakan kelancaran distribusi logistik di kawasan ekonomi khusus (KEK) Kariangau.
Firnadi menyampaikan bahwa laporan tersebut diterima dalam pertemuan Komisi II DPRD Kaltim bersama direksi PT KKT pada Kamis (19/6/2025). Dalam pertemuan itu, pihak PT KKT menyebut bahwa kerusakan jalan telah dilaporkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kaltim serta Balai Pengelolaan Jalan Nasional.
“Dalam pertemuan hari Kamis, direksi KKT melaporkan masalah serius pada infrastrukturnya, terutama kondisi jalan penghubung ke terminal, dimana sebagian telah amblas sehingga berpotensi mengganggu alur logistik,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim ini, Jumat (20/6/2025) di Gedung D DPRD Kaltim.
PT KKT merupakan anak perusahaan daerah hasil kerja sama antara PT Kaltim Melati Bhakti Satya dan PT Pelindo. Sebagai infrastruktur vital yang mendukung aktivitas logistik dan ekspor-impor, gangguan infrastruktur di kawasan ini berpotensi mempengaruhi roda ekonomi daerah secara luas.
“Ketua Komisi II menjanjikan pertemuan langsung dengan pihak pengelola jalan nasional untuk mempercepat tindakan,” tambah Firnadi.
Selain perbaikan fisik, Firnadi menekankan pentingnya peningkatan kontribusi PT KKT terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap, perusahaan pelabuhan ini mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah seiring dengan penguatan kapasitasnya sebagai terminal logistik modern.
Firnadi juga menyoroti pentingnya peningkatan jumlah tenaga kerja lokal di PT KKT. Ia mendesak agar anak-anak Kalimantan Timur diberikan lebih banyak ruang dan pelatihan teknis dalam bidang teknologi bongkar muat serta operasional pelabuhan.
“SDM Kalimantan Timur harus diberi kesempatan dan pelatihan teknologi bongkar muat agar mereka benar-benar berdaya saing,” tegasnya.
Sebagai legislator Fraksi PKS, Firnadi menegaskan bahwa Komisi II akan terus menjadi jembatan antara perusahaan daerah, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan strategis nasional, termasuk modernisasi pelabuhan dan kawasan industri penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). (ADV).
