Samarinda – Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar pada Jumat, 24 Mei 2025, mendapat apresiasi tinggi dari Ekti Imanuel, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. Menurutnya, pelaksanaan ulang ini berlangsung aman, tertib, dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi.
“Pemungutan Suara Ulang yang digelar pada 24 Mei 2025 telah terlaksana dengan baik. Kita juga sudah melihat hasil sementara di mana paslon nomor urut 03 memperoleh suara terbanyak. Namun, kita tentu masih menunggu hasil resmi pleno dari KPU,” ujar Ekti beberapa waktu lalu.
PSU Mahulu merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemilihan ulang setelah ditemukan pelanggaran administratif pada Pilkada 2024. Total 77 TPS di lima kecamatan menjadi pusat pelaksanaan PSU tersebut.
”Dengan pelaksanaan ulang yang berjalan tertib, Kita tentu mengharapkan proses rekapitulasi dan penetapan hasil berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU,” tambah Ekti.
Pasangan calon nomor urut 3, Angela Idang Belawan – Suhuk, dikabarkan meraih keunggulan signifikan di sejumlah kecamatan utama seperti Long Bagun, Long Hubung, dan Laham.
Sebagai representasi daerah pemilihan Mahulu di DPRD Kaltim, Ekti menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dan berharap PSU ini menjadi titik awal bagi penguatan hubungan antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
”Kami di DPRD Kaltim mengapresiasi kelancaran pelaksanaan PSU dan partisipasi aktif warga Mahulu. Kami berharap proses demokrasi ini dapat menjadi titik awal untuk penguatan sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ke depan,” katanya.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antar level pemerintahan agar berbagai program pembangunan bisa disinergikan secara maksimal.
“Sebagai daerah pemilihan saya, saya tentu berharap Pemerintah Mahakam Ulu terbuka dan bersinergi dengan Pemprov Kaltim. Karena bagaimanapun, dukungan dari provinsi harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten,” tuturnya.
Ia mencontohkan, misalnya dalam penyaluran bantuan pupuk atau bibit dari Dinas Pertanian Kaltim yang tetap membutuhkan koordinasi dengan Dinas Pertanian Mahulu melalui penetapan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi).
“Kalau tidak ada koordinasi, maka program tidak bisa diserap secara maksimal. Maka dari itu, sinergi yang saya maksud adalah komunikasi yang baik dan berkelanjutan antar tingkatan pemerintahan,” pungkas Ekti.
Dengan selesainya PSU Mahulu secara tertib, publik kini menanti hasil resmi dari KPU yang akan menentukan arah baru kepemimpinan daerah tersebut. (ADV).
