Samarinda – Komisi II DPRD Kalimantan Timur bersiap mengevaluasi secara menyeluruh pemanfaatan Komplek Lembuswana, salah satu aset strategis milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang terletak di pusat Kota Samarinda. Masa Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikelola oleh pihak swasta, yakni PT CSIS, akan segera berakhir pada 2026, menjadi momentum penting untuk meninjau ulang arah pengelolaannya.
“Lembuswana ini aset kita yang ada di tengah Kota Samarinda, strategis sekali. Dan masa pengelolaannya akan berakhir, kalau tidak salah tahun 2026. Maka kita mau segera rapatkan, kita mau tahu rencana selanjutnya,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Ia menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah agar tidak terabaikan dan mampu memberikan kontribusi riil terhadap pendapatan daerah maupun peningkatan pelayanan publik.
“Aset (tanah dan bangunan) milik daerah seperti mall Lembuswana bisa terabaikan apabila tidak segera ditangani,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Komisi II akan segera memanggil Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim serta Biro Umum untuk membahas skema kelanjutan pengelolaan komplek Lembuswana pasca-berakhirnya masa HGB. Menurut Sapto, keterlibatan semua pihak diperlukan agar aset tersebut dapat dikelola secara profesional dan transparan.
“Ini harus kita maksimalkan. Jangan sampai aset provinsi yang bernilai besar dan strategis seperti ini justru tidak memberi dampak apa-apa bagi rakyat,” jelasnya.
Sapto menambahkan bahwa Komisi II telah menetapkan aset Lembuswana sebagai salah satu prioritas dalam daftar evaluasi aset milik Pemprov. Ia memastikan DPRD akan memantau perkembangan serta menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan aset tersebut.
“Kita ingin, aset daerah seperti Lembuswana ini bisa memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kaltim,” pungkasnya.
Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya legislatif untuk memastikan aset daerah dikelola dengan efektif, serta tidak menjadi beban melainkan pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (ADV).
