Sangatta – Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) di Kutai Timur tidak berdiri sendiri. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, isu ini merupakan persoalan kompleks yang saling terkait—dari kemiskinan ekonomi, isolasi geografis, hingga praktik pekerja anak di sektor tambang dan perkebunan.
“Permasalahan ATS tidak bisa selesai dengan bantuan sementara. Kita butuh pendekatan multidimensi dan kolaborasi lintas sektor,” kata Mulyono di Hotel Royal Victoria Sangatta Utara, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa solusi untuk persoalan ini harus menyasar akar masalah, termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan yang merata hingga pelosok desa, pemberdayaan ekonomi keluarga, kampanye perubahan budaya, serta penguatan regulasi untuk melindungi hak pendidikan anak.
Data per Maret 2025 dari Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek mencatat 13.411 anak usia sekolah di Kutai Timur belum mendapatkan pendidikan formal. Kutim pun tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah ATS tertinggi di Kalimantan Timur.
Mulyono menyampaikan bahwa sebagai bentuk keseriusan menangani isu ini, pihaknya menjadikan penyelesaian ATS sebagai fokus utama dalam proyek perubahan pribadinya dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. “Ini bukan sekadar proyek pelatihan, tapi inisiatif nyata untuk menjawab tantangan pendidikan di daerah,” tegasnya.
Dalam proyek ini, Disdikbud Kutim menggandeng Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk merumuskan konsep akademik dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang fokus pada pengurangan ATS. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan pendekatan berbasis data, teori, dan praktik terbaik pendidikan di wilayah terpencil.
“Evaluasi menyeluruh dan kebijakan berbasis data sangat penting agar intervensi tepat sasaran. Terutama untuk anak-anak di kecamatan terpencil,” tambah Mulyono.
Langkah ini juga akan melibatkan tokoh adat, komunitas lokal, serta sektor swasta, guna memperkuat gerakan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Penanganan ATS bukan hanya tugas dinas pendidikan, melainkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan.
Dengan langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap cita-cita “pendidikan untuk semua” benar-benar terwujud—tidak hanya di kota, tetapi juga hingga ke desa dan dusun terjauh di pelosok Kutim. (ADV).
